Laporan jurnalis Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP PDIP Bidang Ideologi dan Generasi Kader Djarot Saiful Hidayat membeberkan alasan partainya memberhentikan dua anggota DPR terpilih 2024-2029, yakni Tia Rahmania dari daerah pemilihan Banten I dan Rahmad Handoyo dari daerah pemilihan Jawa Tengah V. .
Djarot menjelaskan, Tia dan Rahmad dipecat setelah pengadilan partai menerima sidang calon legislatif PDIP dari daerah pemilihan yang sama.
“Nah, ada prosesnya, ada laporan perselisihan hasil pemilu,” kata Djarot kepada Tribunnews.com, Kamis (26/9/2024).
Dia mengatakan, pengadilan partai memanggil dan menginterogasi Tia dan Rahmad, termasuk jurnalis tersebut.
Menurut Djarot, pengadilan partai menerima bukti transfer suara dari formulir C1.
Itu kan transfer suara ya? Jumlah suara itu internal partai dan itu sudah diputuskan, lihat nanti, misalnya apakah transfer suara A atau B , itu ditunjukkan dengan formulir C1,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI ini mengungkapkan, hasil keputusan pengadilan partai dilaporkan dalam rapat DPP PDIP.
Makanya prosesnya lama, tidak sekaligus. Nah, DPP partai kemudian mengambil keputusan, kata Djarot.
Djarot mengatakan, sebelum memecatnya, PDIP meminta Rahmad dan Tia mundur.
“Enggak, nggak dipecat. Dipanggil ke bidang kehormatan. Kalau nggak mau hadir, berarti dipecat. Ya biarlah mereka mundur,” tegasnya.
Sedangkan dengan surat keputusan KPU nomor 1368/20224, Rahmad Didik Hariyadi. Sedangkan Tia digantikan oleh Bonnie Triyana.
Tia menjadi sorotan karena mengkritik pimpinan KPK
Dari dua calon legislatif terpilih DPR, Tia Rahmania jadi sorotan.
Soalnya pekan ini dia mengkritik tajam Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.
Kritik tersebut diungkapkan Tia Rahmania saat Ghufron menyampaikan materi penguatan pemberantasan korupsi pada Forum Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Anggota DPR periode 2024-2029 yang disiarkan melalui YouTube Lemhanas pada Minggu (22/9/2024). telah ditransmisikan.
Di awal pemaparannya, Ghufron membahas isu korupsi dan dampaknya terhadap tujuan pemerintahan, serta menyoroti praktik penerimaan hadiah di kalangan pejabat pemerintah.
“Mengucap syukur sebagai tanda dianggap sebagai budaya oriental. Ini juga penting, budaya syukur antar tetangga.” kami masih belum boleh karena kami digaji untuk melayani masyarakat,” kata Ghufron.
Namun pernyataan Ghufron langsung disela oleh Tia Rahmania.