TribuneNews.com, Jakarta – Senator Papua Barat Dr Filep Wamafma mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Selatan (PBD) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengalokasikan Dana Otonomi Khusus (OTSAS) untuk seluruh perguruan tinggi agama sebesar Rp 100 miliar.
Anggaran tersebut telah disiapkan dan akan disampaikan oleh Pj Gubernur Papua Barat dalam rangka memperingati Hari Pendidikan pada 2 Mei 2024.
“Saya mengapresiasi Pemprov Papua Barat Daya yang mengalokasikan Dana Otsus sebesar Rp100 miliar untuk membiayai seluruh kampus di Papua Barat Daya.” Kebijakan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus khususnya bidang pendidikan,” kata Filep, Senin (22/4/2024).
Anggota DPD RI ini juga mengapresiasi aksi politik Pj Gubernur Papua Barat Daya atas keluarnya informasi pengelolaan APBD dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), khususnya di bidang pendidikan untuk memberikan jaminan terhadap pendidikan tinggi.
Transparansi pengalokasian otsus yang dilakukan Pemprov PBD merupakan langkah yang tepat. Sebab, masyarakat juga mengharapkan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan anggaran otsus yang sangat besar tersebut. Selain itu, masih banyak anak-anak asli Papua yang belum menerima. pendidikan tinggi,” ujarnya.
“Bahkan, LLDIKTI wilayah sudah mencapai angka partisipasi pendidikan tinggi nasional sebesar 35 persen.” Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi anak Papua dalam penelitian dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Generasi Papua,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ketua Komite I DPD RI juga mencermati konsistensi Pemprov PBD dalam mengalokasikan dana otsus untuk pendidikan.
Diketahui, pada tahun 2023 Pemprov PBD menyalurkan dana hibah pendidikan senilai Rp11,1 miliar kepada enam universitas dan yayasan di Sorong untuk fokus pada kemajuan pendidikan di wilayah tersebut.
Pada acara sebelumnya, empat lembaga pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mendapat dana pendidikan senilai Rp3,5 miliar yang dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD).
Keempat yayasan tersebut adalah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Sekolah Katolik (YPPC), Yayasan Pendidikan Advent, dan Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS).
Selain itu, Pemprov PBD memberikan bantuan berupa bantuan pendidikan kepada siswa berprestasi dengan spesifikasi 80 persen warga asli Papua dan 20 persen warga non-asli Papua.
Menurut Dr Philippe Wamafma, capaian pemberian bantuan ini menunjukkan bahwa Gubernur Papua Barat Daya memahami amanah Kebijakan Otonomi Khusus di Papua, khususnya tanggung jawabnya di bidang pendidikan. Ia berharap aksi politik dan konsistensi yang ditunjukkan Pemprov PBD sebagai provinsi termuda juga dapat menjadi acuan bagi provinsi lain di Papua.
“Tentunya masyarakat provinsi lain, seperti Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk, juga mengharapkan banyak perhatian dari pengalokasian otonomi khusus pada bidang pendidikan. Sebagai seorang senator, seringkali mendapat keluhan dari masyarakat atas tingginya biaya pendidikan, dan tentunya anaknya untuk mengenyam pendidikan tinggi. Ada kendala. Jadi, angka partisipasi sebesar 89 persen harus menjadi komponen evaluasi kebijakan pemerintah, jelasnya.
“Selain itu, jumlah perguruan tinggi di Papua Barat sangat sedikit jika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat Daya. Agaknya, semakin kecil cakupan wilayahnya maka semakin kecil pula cakupan tanggung jawabnya sehingga harus disesuaikan. Alokasi anggaran yang sangat besar” Kebijakan ini harusnya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat,” jelasnya.
Filep yang kembali terpilih menjabat di DPD RI kemudian mengingatkan akan alokasi dana yang besar untuk sektor pendidikan, yakni 30 persen dari Dana Otsus dan 35% dari Migas dan DBH Gas.
Ia menekankan fokus mutlak pada sektor pendidikan. Selain melaksanakan mandat otonomi khusus, dukungan pendidikan merupakan investasi penting di masa depan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas di Papua.
“Saya berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR serta Kelompok Otsus memahami pelaksanaan otsus di bidang pendidikan, karena pendidikan merupakan investasi masa depan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah? ? Masyarakat sejahtera, tapi pertumbuhan SDM tidak didukung, bagaimana kita bicara SDM kalau pemimpin daerah tidak membuat kebijakan positif, dukungan pendidikan ke perguruan tinggi atau pendidikan,” tegas Filep.