TRIBUNNEWS.COM – Menteri Informasi dan Penyiaran Bangladesh Muhammad Arafat membela penanganan pemerintahnya terhadap protes massal pada Kamis (25/7/2024) di tengah seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki kekerasan yang terjadi di sana.
Mohammed Arafat mengatakan pasukan keamanan negara berupaya menjaga perdamaian selama protes mahasiswa, lapor Al Jazeera, Jumat (26/7/2024).
“Kami melakukan segala upaya untuk meredakan ketegangan,” kata Arafat.
Arafat menyalahkan pihak ketiga yang memicu kerusuhan yang menyusup ke unjuk rasa tersebut.
“Mereka (pemicu kerusuhan) adalah pihak ketiga yang menyusup ke gerakan ini dan mulai melakukan semua ini (kerusuhan),” ujarnya.
Ia menambahkan, ada pihak-pihak yang berupaya memperburuk keadaan dan menggulingkan pemerintah.
“Ada pihak-pihak yang mencoba memperkeruh keadaan, menciptakan situasi yang memberi mereka keuntungan dan menggulingkan pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, para ahli PBB menyerukan penyelidikan independen terhadap tindakan keras pemerintah terhadap pengunjuk rasa. Pada 18 Juli 2024, pengunjuk rasa anti-kuota bentrok dengan polisi di Dhaka. (AFP/MUNIR UZ ZAMAN)
Pakar PBB meminta pemerintah Bangladesh untuk segera mengakhiri tindakan keras terhadap pengunjuk rasa dan lawan politik.
Mereka juga menyerukan agar akses terhadap internet dan media sosial dipulihkan sepenuhnya dan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia harus dipastikan.
Mereka menyatakan keprihatinannya atas pembunuhan tersebut, kemungkinan penghilangan paksa, penyiksaan dan penahanan ribuan orang.
“Kami khawatir dengan eksekusi di luar hukum, kemungkinan penghilangan paksa, penyiksaan dan penahanan ribuan orang,” kata para ahli dalam siaran pers PBB.
Para ahli juga menyerukan agar investigasi terhadap semua pelanggaran hak asasi manusia dilakukan sesuai dengan standar yang diterima secara internasional.
“Investigasi yang cepat, menyeluruh, independen dan tidak memihak terhadap semua pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan sesuai dengan standar yang diterima secara internasional,” kata mereka.
Pemerintah Bangladesh berada di bawah pengawasan internasional atas penanganannya terhadap protes tersebut.
Seruan serupa disampaikan Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Türk terkait penyelidikan tersebut dalam siaran pers Jumat 19/7/2024.
Volker Türk menambahkan bahwa pemerintah Bangladesh harus bertanggung jawab.
“Harus ada penyelidikan yang tidak memihak, cepat dan menyeluruh terhadap serangan ini dan mereka (pemerintah Bangladesh) harus bertanggung jawab,” kata Turk.
Dalam pernyataan terpisah, kelompok ahli PBB juga menyerukan penyelidikan independen terhadap tindakan keras pemerintah terhadap pengunjuk rasa.
Irene Khan, salah satu ahli, menyebut sikap saling menyalahkan menjadi penyebab kejadian ini.
Pelapor khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpikir mengatakan diperlukan penyelidikan yang tidak memihak.
“Pemerintah menyalahkan orang lain, pihak lain menyalahkan pemerintah; kita memerlukan penyelidikan penuh dan tidak memihak,” kata Khan.
Khan menambahkan, hal ini harus dilakukan oleh komunitas internasional karena tidak ada kepercayaan pada pemerintah.
“Tetapi hal ini harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat internasional, karena tidak ada kepercayaan terhadap pemerintah,” tambahnya.
Ia juga meminta pemerintah Bangladesh mengundang PBB untuk melakukan penyelidikan.
“Kami menyerukan kepada pemerintah untuk meminta PBB melakukan penyelidikan guna mengungkap para pelaku dan meminta pertanggungjawaban mereka,” katanya.
Ribuan pelajar Bangladesh sebelumnya turun ke jalan pada awal bulan ini untuk menuntut reformasi sistem kuota tenaga kerja di negara tersebut.
Lebih dari 150 mahasiswa pengunjuk rasa tewas dan ribuan ditangkap dalam kekerasan tersebut.
Belum ada laporan adanya kerusuhan dan protes sejak Senin (22/7/2024) lalu, setelah Mahkamah Agung memutuskan gugatan terkait kuota tenaga kerja pada Minggu (21/7/2024).
Namun, pengunjuk rasa terus mengajukan tuntutan baru terkait mahasiswa yang ditangkap dan dibunuh.
Para pengunjuk rasa juga menuntut Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina Wazed meminta maaf secara terbuka atas pembunuhan para pelajar tersebut.
Mereka juga menuntut Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan, Menteri Jalan dan Jembatan Obaidul Quader, Menteri Pendidikan Mohibul Hasan Chowdhury Nowfel, dan Menteri Hukum Anisul Haque mengundurkan diri dari kabinet dan partai.
(mg/mardliyyah)
Penulis magang di Universitas Sebelas Maret (UNS).