TRIBUNNEWS.COM – Konsumsi atlet pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh-Sumut (Sumut) menuai protes karena dianggap tidak pantas dan terlambat tayang, hingga viral di media sosial.
Terkait hal tersebut, Panitia Besar (PB) PON XXI wilayah Aceh pun memberikan klarifikasi terkait penundaan alokasi konsumsi.
Ketua Bidang Konsumen PB PON XXI wilayah Aceh Diaz Furkan mengatakan, puncak keterlambatan terkait distribusi makanan untuk atlet dan ofisial terjadi pada 7 dan 8 September 2024.
Saat ini merupakan waktu terbaik bagi para atlet untuk tiba di Provinsi Aceh untuk mengikuti ajang PON.
Diaz mengatakan, alasan penundaan tersebut karena beberapa faktor.
Diaz mengaku sejak awal, pihaknya meminta kontingen melakukan pemesanan dalam waktu 1×24 jam berdasarkan kebutuhan konsumsi masing-masing kontingen dan hal itu sudah disepakati bersama.
Namun kendala utama saat itu adalah kontingen belum berada di Banda Aceh.
Dengan demikian, Liaison Officer (LO) yang bertugas belum bekerja untuk mendukung kontingen tersebut.
Oleh karena itu, alokasi konsumsi tidak dapat berfungsi secara maksimal.
Padahal, kami sejak awal sudah menegaskan kepada para atlet dan seluruh kontingen bahwa kami mengharapkan kontingen melakukan pemesanan terkait kebutuhan konsumsi masing-masing kontingen.
“Ini konsep awal yang kami sepakati bersama kontingen saat itu,” ujarnya saat konferensi pers di media center utama PON XXI, Hotel Hermes, yang diselenggarakan oleh Tim Pelayanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Informasi (Comifo), Kamis (9/12/2024), dikutip Serambinews.com.
“Jadi harapannya ada pesanan untuk kompetisi LOs, jadi belum bisa pesan karena atletnya belum sepenuhnya tiba di Banda Aceh,” imbuhnya.
Selain itu, Diaz menjelaskan, berdasarkan ketentuan, pelayanan konsumen dimulai 3 hari sebelum periode kontes.
Menurut Diaz, hal itu dilakukan di Banda Aceh.
Sejumlah atlet yang datang lebih awal menerima makanan dengan baik.
Namun berbeda dengan kedatangan atlet pada 7 dan 8 September 2024, karena beberapa kontingen belum mendapatkan makanan.
Sementara itu, para atlet yang datang pada 7-8 September 2024 fokus mengikuti upacara pembukaan PON meski belum memasuki masa kompetisi.
Menurut Diaz, hal ini juga berdampak pada pelayanan konsumen sehingga PB PON Aceh terkesan tidak memberikan pelayanan makanan yang baik bagi para atlet.
“Jadi tujuan mereka di sini untuk ikut serta dalam upacara pembukaan, itu mempengaruhi pelayanan konsumen kita.”
“Jadi, masyarakat umum seolah-olah melihat kita tidak menyajikan makanan kepada para atlet.” “Itulah mungkin yang menyebabkan 7-8 menjadi puncak masalah konsumsi dan kontingennya tidak terlayani dengan baik,” jelasnya.
Menyusul kejadian tersebut, Diaz mengatakan, pihaknya kemudian melakukan pertemuan dengan pihak terkait.
Kemudian diputuskan seluruh kontingen yang tiba di Banda Aceh akan mendapat makanan.
Namun, muncul masalah lain: Saat pihak catering mengantarkan makanan ke hotel, para atlet sudah berada di tempat pertandingan.
“Itu bisa menjadi salah satu penyebab keterlambatan dan tidak dilayani karena sebenarnya belum memasuki masa pelayanan.”
Namun seiring komitmen Pemerintah Aceh dalam menjalankan motto Pemulia Jame, kami tetap menyajikannya agar memberikan dampak bagi para atlet yang berhak mendapatkan santapan ini, tutup Diaz. Beberapa infrastruktur belum selesai dibangun
Sebelumnya, perhelatan PON Aceh-Sumut banyak menimbulkan protes terkait infrastruktur karena akses menuju venue olahraga belum rampung.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotjo pun meminta maaf atas keterlambatan penyelesaian tersebut.
“Saya benar-benar harus minta maaf, mungkin banyak koordinasi dan sedikit penundaan,” kata Ditto di gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (12/09/2024).
Meski demikian, Dito memastikan venue olahraga yang tersebar di Aceh dan Sumut sudah hampir 100 persen selesai, hanya aksesnya saja yang belum lengkap.
Tapi kita lihat banyak hal yang beredar di masyarakat, ada pula yang belum selesai, kata politikus Partai Golkar itu.
Ditto mengatakan, pemerintah daerah harus bertanggung jawab terhadap infrastruktur yang mendukung perhelatan MON.
Namun karena belum rampungnya perhelatan PON Aceh-Sumut, pemerintah pusat akhirnya turun tangan untuk mempercepat penyelesaian akses venue PON.
Bahkan Ditto mengaku pihaknya juga melibatkan TNI-Polri dalam kasus tersebut.
“Alhamdulillah infrastruktur pendukung, akses dan stadionnya sudah dikebut. Ini bekerja sama dengan TNI dan Pori yang telah mengerahkan kesatuannya masing-masing untuk melaksanakan pembangunan tersebut,” kata Ditto. Menpora sedang mendalami dugaan penggelapan dana tersebut
Menanggapi kontroversi penyelenggaraan PON di Aceh-Sumut, Dito mengaku akan mencari fakta sebenarnya terkait informasi dugaan penggelapan anggaran PON.
Tentu saja pemberitaan tersebut perlu kami klarifikasi dan cek apakah itu fakta atau tidak, kata Dito, Kamis, seperti dilansir Kompas.com.
“Karena ada yang mendapat nasi kotak. “Kontennya sepertinya kurang, dan ada yang seperti saya sampaikan sebelumnya, infrastruktur aksesnya sepertinya belum siap,” kata Ditto.
Jika belakangan terungkap fakta dugaan penggelapan, Dito berjanji akan memprosesnya secara hukum.
Kalau memang faktanya pasti akan dilakukan oleh gugus tugas penanganan yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung, ujarnya.
Padahal, Ditto sebelumnya mengaku sudah berkoordinasi dengan Barescream Pori terkait dugaan penggelapan tersebut.
Akan ada proses resmi ke Kejaksaan dan Barescream terkait dugaan atau potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan PON XXI 2024 di wilayah Sumut dan Aceh, ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (11/9/2024). , diberitakan Kompas.com.
Dia menegaskan, segala keluhan terkait penerapan SOP akan ditindaklanjuti.
Sementara Pokja untuk membantu pengelolaan pelaksanaan SOP ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 24 tahun 2024.
“Ngomong-ngomong, Kejaksaan Agung dan Barescream Pori merupakan gugus tugas yang bertugas membantu pengelolaan penyelenggaraan PON XXI 2024 sesuai Perpres Nomor. 24 Tahun 2024.
“Semua hal yang dilaporkan terkait dengan pengaduan penegakan hukum harus digunakan sebagai bahan pendukung dan pelaporan,” katanya.
“Pada dasarnya kami ingin PON ini sukses,” kata Ditto.
Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor) Bareskrim Polri tengah berkoordinasi dengan satgas terkait dugaan penggelapan dana penyelenggaraan PON di Aceh-Sumut.
Koordinasi dilakukan melalui Satgas Asistensi Aktif PON XXI Aceh dan Mapolda Sumut, kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Pori Kombes Arief Adiharsa, Rabu (11/09/2024).
Sebagian artikel ini telah tayang di Serambinews.com dengan judul Soal Konsumsi Atlet yang Terlambat dan Tidak Benar, PB PON XXI Ungkap Keterlambatan pada 7 dan 8 September.
(Tribunnews.com/Rifqah) (Serambinews.com/Firdha Ustin) (Kompas.com)