TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan lima manfaat bagi Indonesia dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, Palestina.
Agus mengatakan yang pertama adalah dihormati di seluruh dunia.
Kontribusi Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian, kata dia, dapat meningkatkan reputasi dan posisinya di dunia internasional.
Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (6/6/2024).
Kehadiran TNI merupakan cerminan penguatan jenis diplomasi sejalan dengan visi terbaik TNI sebagaimana tertuang dalam poin-poin kebijakan Panglima TNI tahun 2024, kata Agus, dikutip dari kanal YouTube TNI. Saluran Komisi I DPR RI pada Kamis (6/6/2024).
Kedua, kata dia, adalah pelatihan dan pengalaman.
Ikut serta dalam pemeliharaan perdamaian, kata Agus, dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi prajurit.
Hal ini, katanya, dapat membantu meningkatkan kemampuan militer negara.
Ketiga, lanjut Agus, perlengkapan dan fasilitas.
“Dapat memberikan akses terhadap peralatan dan layanan yang mungkin tidak tersedia di dalam negeri seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan perbekalan kesehatan,” kata Agus.
Keempat, lanjutnya, pembagian biaya (cost sharing).
Ia mengatakan, jika rencana kerja sama sudah disusun, pengiriman pasukan akan efektif karena biayanya ditanggung bersama dengan negara-negara mitra.
Kelima, Agus mengatakan perdamaian dan keamanan.
“Manfaat utama dari keikutsertaan pasukan penjaga perdamaian adalah berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di wilayah konflik, pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah meluasnya kekerasan dan meningkatkan perdamaian dan keamanan,” kata Agus.
Ia mengatakan, dalam rangka persiapan Satgas PBB untuk Palestina, TNI menggelar rapat koordinasi dengan berbagai kementerian terkait yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan pada 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta.
Diberitakan, Kementerian Luar Negeri menyatakan operasi yang akan dilakukan di Gaza merupakan operasi gabungan untuk membantu masyarakat.
Tentu saja, lanjut Agus, kerja kemanusiaan ini bisa dilakukan setelah tercapai kesepakatan damai antara Israel dan Palestina.
“Dan saat ini diperlukan mandat dari PBB untuk menciptakan kolaborasi atau kerja sama dengan negara-negara ASEAN,” ujarnya.
“Saat ini Kementerian Pertahanan sedang mempersiapkan berbagai izin untuk melakukan operasi di Gaza dan menjalin kontak dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika untuk penggunaan pelabuhan terapung sementara di wilayah operasional,” lanjut Agus.
Ia juga menegaskan, pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Palestina masih menunggu keputusan dan kewenangan PBB.
Mabes TNI, kata Agus, mempersiapkan prajuritnya untuk memberikan janji kepada PBB.
TNI juga telah menyiapkan pengiriman rumah sakit dan kapal rumah sakit yang telah selesai dibangun dan menunggu keputusan pemerintah, kata Agus.