Laporan jurnalis Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, BALI – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menanggapi usulan Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) yang pemerintah membentuk lembaga khusus pengelolaan air.
Basuki mengatakan, tidak ada masalah dalam usulan tersebut, masih sebatas pembahasan. Namun, jika hal itu terjadi di kemudian hari, ia menilai hal itu akan menyulitkan koordinasi.
Sebab, menurutnya, koordinasi antar instansi terkait air masih berjalan efektif tanpa kehadiran Badan Air Nasional.
“Sekarang masih efektif karena dibantu oleh Badan Kebersihan Air Nasional. Termasuk merumuskan semuanya, selanjutnya akan kita lakukan di Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air,” kata Basuki saat ditemui usai Karnaval Air Melasti. di Pantai Melasti, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/5/2024) malam.
Dia menilai koordinasi antar instansi yang ada sudah cukup.
Ia menilai kerja sama dengan BMKG, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dewan Sumber Daya Air Nasional dalam permasalahan air saat ini sudah cukup membantu Kementerian PUPR.
“Tidak mudah kalau ada beberapa instansi. Koordinasi jadi lebih sulit,” kata Basuki.
Seperti disebutkan sebelumnya, AHY menyarankan agar ada lembaga khusus pengelolaan air. Hal tersebut disampaikan pada International Forum on Local and Regional Governance pada World Water Forum ke-10 di Bali, Rabu (22/05/2024).
Dalam pertemuan usai forum AHY dijelaskan bahwa badan ini penting untuk mengkoordinasikan segala hal terkait pengelolaan air di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kabupaten, dan desa.
“Oleh karena itu, kami berharap ada lembaga khusus yang mengurusi air,” ujarnya.
AHY mengatakan, jika nantinya lembaga ini terbentuk, maka pihaknya bukan lembaga pertama di dunia yang menyelenggarakan pengelolaan air.
Ada beberapa negara yang sudah mendirikan lembaga seperti ini sebelumnya.
Termasuk perencanaan wilayah dan penyiapan wilayah yang dikoordinasikan dengan berbagai kementerian. AHY meyakini keberadaan badan ini tidak hanya akan menghadirkan birokrasi baru.
Badan Air Nasional atau apa pun namanya diharapkan menjadi wadah besar bagi organisasi pengelola air dalam menghadapi krisis air, ujarnya.
Ia yakin jika tidak ada lembaga khusus yang menangani masalah air, maka hal ini akan menjadi tantangan kolektif. Meski mengusulkan badan tersebut, AHY mengaku tidak mempunyai kewenangan untuk membentuknya.
“Saya hanya sampaikan, kita bisa berdebat apakah ada nilai baik atau positif di forum internasional atau akademik,” kata AHY.
“Kita tidak boleh ragu belajar dari negara yang lebih dulu melakukannya. Itu (Badan Air Nasional) merupakan hal yang baik bagi kita dan pemerintah di tingkat daerah,” ujarnya.