TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Ibu Kota Kepulauan (OIKN) tak terima perkembangan IKN di Kalimantan Timur melambat akibat pergantian kepemimpinan di pemerintahan.
Mulai 20 Oktober 2024, Indonesia akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dari mantan Joko Widodo (Jokowi).
Pasca pergantian presiden dan pergantian susunan kabinet, pemerintah berkali-kali mengatakan kemajuan IKN tidak secepat di masa Jokowi dan ada kemungkinan tertinggal dari target.
“Wala (alm), kami masih berupaya menyelesaikan pembangunan IKN dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Prasarana IKN Danis Hidayat Sumadilaga yang juga menjabat Deputi Sarana dan Prasarana OIKN. Seperti dikutip dari Kontan pada Selasa (10/12/2024).
Merujuk data pantauan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 5 Desember 2024, pembangunan kategori I sebesar 95,89 persen.
Kemudian progres konstruksi kelompok II sebesar 75,15 persen dan progres kelompok III sebesar 27,93 persen.
Pembangunan IKN bernilai Rp90 triliun atau tepatnya Rp89,065 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut dia, pembangunan tahap awal (2022-2024) difokuskan pada kawasan eksekutif seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dan perumahan pendukung. .
“Infrastruktur kawasan eksekutif ini secara umum sudah lebih dari 90 persen selesai dan hampir selesai,” kata Danis.
Selain itu, tahap kedua (2025-2029) akan fokus pada pengembangan sektor legislatif dan yudikatif yang saat ini masih dalam tahap perencanaan.
Pembukaan beberapa infrastruktur Sementara itu, masih banyak infrastruktur yang akan dibuka Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Seperti Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator 1, Kementerian Koordinator 3, Kementerian Koordinator 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Pipa Air Minum dan Training Center (TC) PSSI.
Pembukaan sebagian besar infrastruktur sedang dalam pembahasan, kata Danis.
Saat ini, untuk menjaga ritme dan mempercepat perkembangan IKN, mempekerjakan 26.189 tenaga kerja bangunan.
Selain kendala teknis seperti konflik antar pekerjaan dan pembebasan lahan di banyak proyek, tidak ada kendala berarti dalam pengembangan IKN.
Konstruksi tertunda
Mengingat fokus pemerintah saat ini untuk mencapai swasembada pangan dan energi, pengembangan IKN menghadapi kendala anggaran, kata Kementerian Pekerjaan Umum.
“100 persen track (proses pembangunan IKN)? Ya pasti tidak. Uang terbatas. Kalau ada yang mau membangun, kami dengan senang hati akan melakukannya,” kata Menteri Pekerjaan Umum (PU). Dodi Hongodo.
Meski tidak mudah membangun IKN di masa Jokowi, namun Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan pengerjaan pembangunannya tetap berjalan.
Khususnya pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
“Lambat sekali progresnya ya tidak. Tapi mungkin sedikit tertunda (untuk menyelesaikan tujuan). Targetnya Pak Prabowo 17 Agustus 2028 dan dia akan berkantor di sana. Paling lambat 17 Agustus 2029,” dia dikatakan.
Minta anggaran lain
Dody Hanggodo mengusulkan anggaran tambahan untuk IKN Kaltim pada tahun 2025. Jumlah yang diminta dalam anggaran sebesar Rp14,87 triliun.
Total anggaran yang diminta Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025 yakni Rp60,6 triliun sudah termasuk tambahan anggaran IKN Kaltim.
(Raker) Dody Hanggodo mengatakan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (3/12/2024), “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengusulkan tambahan jumlah sekitar Rp 60,6 triliun.”
Rinciannya, usulan tambahan anggaran IKN senilai Rp9,9 miliar akan disalurkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan Kawasan Kunci Pemerintahan Pusat (KIPP), pembangunan jalan tol atau tol dan penggandaan Jembatan Pulau Balang II bentang pendek.
Kemudian untuk Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar akan digunakan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sanitasi, Kantor Pemerintah, Kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN). )
Perkembangan lainnya, Ketua Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan sebagian besar proyek infrastruktur IKN akan selesai pada Desember 2024.
Yakni, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dan Apartemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Di ekosistem kota yang dibawah Kementerian Koordinator ini sudah banyak dibuka outletnya, selain Excelso yang sudah ada, restorannya juga sudah banyak,” kata Basuki saat ditemui di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. . (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).
Basuki mengatakan, jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah dari yang semula 36 unit menjadi 48 unit.
Basuki juga membeberkan koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana mutasi ASN ke IKN.
“Secara bertahap kan? Saya harus siapkan atau lapor ke kantor.
“Semua sudah siap, tapi berapa eselon I, berapa eselon II, berapa pegawai termasuk perumahan,” kata Basuki.
Dampak IKN Indonesia terhadap Perekonomian Kalimantan Timur
Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami pertumbuhan positif, berkat adanya IKN, berkembangnya sektor pengolahan dan terciptanya Wilayah Usaha Pertambangan (LU).
Bayuadi Hardiyanto, Deputi Bank Perwakilan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, mengatakan positifnya perkembangan ekonomi di Kalimantan Timur disebabkan banyak faktor.
Perekonomian Kalimantan Timur terus menunjukkan tren positif karena besarnya perkembangan Ibukota Negara Republik Indonesia (IKN), produksi sektor pertambangan seperti batu bara, minyak dan gas, serta industri pengolahan.
Sektor industri pengolahan seperti pengolahan pupuk, turunan perkebunan seperti minyak sawit mentah (CPO) dan industri pengolahan lainnya masih menjadi favorit.
Secara rata-rata, hingga akhir tahun 2024, perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,5 hingga 6,3 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
“Pertumbuhan positif tersebut didasari oleh tumbuhnya kinerja usaha pertambangan, industri pengolahan serta sektor konstruksi skala besar di Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini juga berlaku pada sektor perdagangan,” ujarnya.
Bayuadi juga menekankan optimisme terjaganya inflasi di Kaltim pada tahun 2025.
Pihaknya memperkirakan masih sesuai target nasional sebesar 2,5+1 persen.
“Tentunya kami optimis dengan risiko membelokkan fluktuasi harga pangan dengan mengoptimalkan TPID untuk menstabilkan harga dan nilai tukar rupee, serta mengubah suku bunga acuan,” ujarnya.
Kedepannya, pembangunan dan relokasi IKN yang kembali dilanjutkan akan berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan akibat pertambahan jumlah penduduk.
Hal ini sendiri mengkhawatirkan dan merupakan hal yang wajar.
Upaya pengendalian inflasi perlu terus diperkuat dan BI Kaltim berharap dapat terus melanjutkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait melalui program Inisiatif Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) agar efektif menjaga stabilitas harga.
“Langkah-langkah strategis diperlukan untuk memastikan kecukupan pasokan guna mengelola potensi tekanan inflasi secara efektif,” tutupnya.