Laporan jurnalis Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menanggapi kasus hukum batasan usia minimal pimpinan KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan tersebut dilayangkan sejumlah eks pegawai KPK antara lain Novel Baswedan, M Praswad Nugraha, Harun Al Rasyid, Budi Agung N, Andre Dedy Nainggolan, Herbert Nababan, Andu Abd Rachman.
Lalu, Rizka Anungnata, Juliandi Tigor Simanjuntak, March Valentino, Farid Gagantika, dan Walgy Gagantika.
Dalam gugatannya, mereka meminta Mahkamah Konstitusi mengembalikan batasan usia minimal pimpinan KPK menjadi 40 tahun.
Menanggapi hal tersebut, Nawawi berdoa agar MK mengabulkan perkara hukum yang diajukannya.
Namun, kata dia, hal itu tetap menjadi kewenangan hakim konstitusi.
“Iya saya berharap (dikabulkan). Tapi ini kewenangan MK permintaannya seperti apa,” kata Nawawi kepada wartawan usai menjadi pembicara pada Seminar Nasional Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jabodetabek, di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/6/2024).
“Mahkamah Konstitusi punya kewenangan penuh untuk menjawab permohonan ini,” imbuh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu.
Sebelumnya, sejumlah eks pegawai KPK mengajukan permohonan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa (28/5/2024) terkait batasan minimal usia pimpinan KPK.
Isi permintaan tersebut, pertama, menurut mereka, salah satu faktor penting dalam menjaga independensi KPK adalah kepemimpinan KPK yang berintegritas.
Saat ini, satu pimpinan KPK menjadi tersangka dan satu pimpinan KPK mengundurkan diri karena pelanggaran etik.
Sementara itu, tiga pimpinan KPK dilaporkan atas berbagai kemungkinan pelanggaran etik.
“JR ini kami usulkan karena memang ada krisis kepemimpinan di KPK, jadi ini bukan hanya soal hak kami, tapi upaya perbaikan KPK,” kata mantan penyidik KPK Novel Baswedan dalam keterangan tertulisnya, Selasa.
Alasan kedua adalah mengenai kembalinya batasan usia minimal pimpinan KPK menjadi 40 tahun sebagaimana tertuang dalam UU KPK lama.
Dalam lamarannya, mantan pegawai KPK itu juga meminta agar calon pimpinan komisi antirasuah tersebut memiliki pengalaman di KPK selama lima tahun.
“Rumusan undang-undang KPK yang lama, termasuk penetapan usia, menjadi salah satu landasan untuk mendorong pimpinan KPK agar selalu berjiwa muda untuk bersikap seperti batasan usia komisi-komisi lain yang ada setelahnya. reformasi,” katanya. Praswad, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pimpinan KPK periode 2019-2023 Firli Bahuri (kiri), Alexander Marwata (kanan), Lili Pintauli Siregar (tengah), Nawawi Pomolango (kedua kanan) dan Nurul Ghufron (kedua kiri) mengucapkan sumpah saat dilantik di Istana. . Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo telah melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023, yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menunjukkan aturan batasan usia pimpinan KPK dalam surat pasal 29 huruf e UU KPK.
Semula, syarat minimal usia pimpinan KPK adalah 40 tahun dan maksimal 65 tahun.
Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Nurul Ghufron.
Pasca perubahan tersebut, batasan usia pimpinan KPK minimal 50 tahun dan maksimal 65 tahun.