TRIBUNNEWS.COM – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhajir Effendi angkat bicara soal menjaga solidaritas antar menteri jelang pergantian pemerintahan.
Ia mengatakan, cara menjaga solidaritas adalah dengan fokus bekerja dan berkoordinasi dengan baik.
Biasa saja, pokoknya kerja, konsentrasi, koordinasi bagus, kata Muhajir usai melaksanakan Salat Idul Adha 2024 di Kantor PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/06/2024), dilansir WartaKotalive.com.
Ia mengatakan, peralihan pemerintahan selanjutnya disepakati dalam rapat Kabinet Menteri.
Menurut dia, anggaran pemerintahan selanjutnya juga dibahas.
“Dan kemarin kita mulai dari rapat kabinet ini, semua menteri juga berasumsi akan ada pemerintahan transisi di tahun 2025, termasuk pembahasan anggaran kemarin di Bangar, kita juga berasumsi begitu,” kata Muhajir. Tim bantuan
Presiden terpilih sebelumnya yang juga menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto buka suara untuk pergantian pemerintahan.
Ditegaskannya, tidak ada kelompok transisi, menurutnya yang ada adalah tim penolong.
“Tidak, kita tidak bicara transisi. Tidak ada tim transisi, yang ada adalah tim bantuan,” kata Prabowo usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Selain itu, Prabowo menyatakan pihaknya juga telah membentuk tim sinkronisasi.
Sinkronisasi diperlukan untuk menjamin kelancaran transisi dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’rouf Amin ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Rak.
Sepuluh tahun lalu, Presiden Jokowi juga membentuk tim transisi untuk memastikan kelancaran proses transisi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kami juga sudah membentuk tim sinkronisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari mengatakan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto merupakan tim yang kuat.
Berdasarkan hal tersebut, dia meyakini di era pemerintahan Prabowo-Djebran akan ada sinkronisasi penyusunan kabinet.
Kodari juga mencatat, istilah “transisi” tidak akan digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk pemerintahan Prabowo.
Pasalnya, banyak hal yang membuat pembangunan atau kerja presiden terpilih harus dimulai dari awal atau di awal masa transisi.
Hal itu disampaikan M. Kodari saat menjawab pertanyaan Direktur Pemberitaan Tribun Network Phoebe Mahendra Putra soal pengaruh Presiden Jokowi terhadap susunan kabinet ke depan.
“Ini bukan transisi. Ini sinkronisasi. Kenapa? Karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo satu tim. kata Kodari saat wawancara khusus di Studio Tribunnews, Palmera, Jakarta, Selasa (04/06/2024).
“Saya bedakan sinkronisasi dan transisi. Transisi ya. Transisi itu terpisahnya satu episode dengan episode yang lain. Ya. Misalnya tahun 2004, Ibu Mega. Gap. Gapnya terus menerus. Masih (dengan SBY),” lanjutnya .
Kodari juga mengapresiasi tim sinkronisasi yang dipimpin Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad.
Tim bertemu dengan Menteri Keuangan Shri Mulyani.
Selain itu, staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie juga memimpin tim sinkronisasi.
“Yah, menurutku akan ada komunikasi yang intens antara Grace dan Pak Dasco. Itu bukan tabrakan, kan? Ada yang bilang itu tabrakan. Tidak, menurutku itu sebenarnya bagus. Karena masing-masing punya inisiatif,” kata Qodari.
“Prakovo Park punya inisiatif. Kalau sinkronisasi memang inisiatif Pak Prabowo. Pak Jokowi juga punya inisiatif,” jelasnya.
Sebagian artikel ini dimuat di WartaKotalive.com dengan judul: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir mengatakan peralihan pemerintahan Jokowi ke Prabowo dibahas dalam rapat kabinet.
(Tribunnews.com/Deni/Taufik) (WartaKotalive.com/Alfian)