Mobilisasi Militer Ancam Dunia Usaha Ukraina, Pengusaha Takut Karyawan Habis Dijadikan Tentara

TRIBUNNEWS.COM – Wajib militer Ukraina terhadap warga berusia 18 hingga 60 tahun yang akan berlaku mulai 18 Mei mengancam dunia bisnis negara tersebut.

Pasalnya, hampir seluruh warga negara laki-laki Ukraina yang berada dalam usia wajib militer wajib mendaftar ke petugas wajib militer atau TCC.

Petugas TCC sering berkeliaran di jalanan memaksa orang-orang di jalan untuk mendaftar sebagai tentara.

Ukraina saat ini kekurangan pasukan untuk melawan Rusia dan sedang membangun program mobilisasi militer untuk memperluas kemampuan militernya.

Jurnalis Ukraina Strana melaporkan bahwa pemberi kerja mengeluh bahwa karyawan sering kali mangkir dan diam untuk menghindari roaming TCC.

Banyak pengusaha juga mengakui bahwa karyawannya telah memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya.

Mereka takut dihentikan oleh TCC dalam perjalanan menuju tempat kerja. Sementara ada pula yang sudah mudik atau WFH. Mereka bilang kamu bisa bekerja

Hal ini telah kita alami bahkan setelah tahun 2023, ketika perusahaan diharuskan melaporkan data karyawan yang memiliki kewajiban dinas militer kepada TCC. Kemudian banyak orang yang ingin berhenti atau bekerja tanpa registrasi resmi.

Namun ketika undang-undang mobilitas mulai berlaku pada tanggal 18 Mei, permasalahan mulai muncul dalam skala yang lebih besar. Karyawan takut akan denda dan membawa kartu identitas militer mereka ke mana pun.

“Banyak pria ingin bersembunyi. Hanya duduk di rumah dan keluar sesering mungkin. Jadi mereka menyarankan untuk bekerja dari rumah. Tapi saya benar-benar akan mengubah segalanya untuk bekerja dari rumah. kata seorang pengusaha.

Pemilik produksi kecil tersebut mengatakan kepada Strana bahwa situasi para pekerjanya setelah tanggal 18 Mei bisa menjadi sangat penting baginya.

Penyebabnya, para pekerja enggan bekerja karena takut dihentikan TCC di tengah jalan.

“Hal tentang bisnis saya adalah saya tidak bisa bekerja dari rumah. Ada siklus produksi. Orang-orang harus berada di toko. Dan orang-orang ingin tinggal,” kata saudagar itu.

Perusahaan yang diberi hak untuk mempekerjakan pekerja cadangan juga mengalami kesulitan.

“Ada kalanya seseorang datang ke TCC untuk mengupdate datanya. Dia dikirim untuk mobilisasi, bukan reservasi. Jadi orang akan menjadi sangat takut dan berhenti. Perintah harus dilakukan pada reservasi untuk memastikan bahwa orang tersebut tidak dimobilisasi. Kalau tidak, pekerjaan akan lumpuh,” ujarnya. Potret seorang tentara Ukraina. Banyak warga Ukraina tidak mau berpartisipasi dalam mobilisasi dan melarikan diri ke luar negeri dengan bantuan pihak berwenang (Free Radio Europe).

April lalu, Verkhovna Rada membahas kemungkinan mencadangkan 50% karyawan perusahaan untuk dinas militer, dengan syarat tunjangan dinas militer untuk setiap karyawan (1,5% dari gaji dan 20.000 hryvnia per bulan).

Bahkan sebelum berlakunya UU Pergerakan, perusahaan enggan menyerahkan daftar reservasi ke departemen pendaftaran militer. “Negara” menjelaskan alasannya secara rinci.

Sementara itu, undang-undang mobilisasi yang baru mengharuskan perusahaan untuk tidak hanya menyimpan catatan militer, namun juga memastikan bahwa panggilan pengadilan diberikan kepada karyawan.

Surat kabar Yudisial dan Hukum menulis bahwa temuan yang mulai berlaku pada 18 Mei ini akan mengatur konsep “pemberitahuan”.

Perusahaan, institusi dan organisasi tidak hanya diwajibkan untuk menyimpan catatan militer dari orang-orang yang bertanggung jawab untuk dinas militer (prosedurnya juga ditentukan oleh undang-undang), tetapi mereka juga diharuskan untuk memastikan “informasi”, termasuk panggilan.

Sesuai permintaan TCC, perusahaan harus memberi tahu karyawan tentang panggilan tersebut dan memastikan mereka tiba tepat waktu.

Pengusaha juga harus setiap tahun menyerahkan kepada TCC daftar karyawan yang memenuhi syarat untuk pendaftaran militer.

Jika Anda mempekerjakan atau memecat anggota dinas militer, beri tahu TCC dalam waktu satu minggu.

Pelanggaran aturan ini dikenakan denda hingga 59,5 ribu hryvnia atau sekitar Rp 2,4 juta bagi perusahaan.

April lalu, parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, membahas kemungkinan mempekerjakan hingga 50% karyawan perusahaan untuk bertugas di militer. Ketentuan ini termasuk membayar setiap karyawan 1,5% dari gaji dan tunjangan militer sebesar 20.000 hryvnia per bulan.

Bahkan sebelum berlakunya UU Mobilisasi, pengusaha enggan menyerahkan daftar reservasi ke kantor pendaftaran militer.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *