Laporan reporter Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeberkan perkembangan aksi korporasi perusahaan pelat merah, mulai dari merger hingga penawaran umum perdana (IPO).
Diketahui, aksi korporasi yang hendak dilakukan antara lain penggabungan BUMN ke dalam sektor tenaga kerja. Saat ini ada 7 perusahaan, maka akan dikurangi menjadi 3 perusahaan saja.
Sedangkan 7 BUMN yang terlibat adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero). ), dan PT Nindya Karya (Persero).
Kementerian BUMN saat ini sedang mendistribusikan karya-karya BUMN tersebut agar bisa fokus pada tugasnya.
Brantas Abipraya, Adhi Karya dan Nindya Karya akan dilebur menjadi satu perusahaan yang fokus pada proyek pembangunan infrastruktur perairan, perkeretaapian dan konteks lainnya.
Sedangkan Hutama Karya dan Waskita akan mengerjakan proyek jalan tol, jalan tol, pembangunan institusi, dan proyek komersial residensial.
Sedangkan Wijaya Karya dan PT PP akan fokus pada proyek pelabuhan, bandara, perumahan atau residensial, serta konstruksi engineering pengadaan (EPC).
Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, merger atau konsolidasi perlu dilakukan proses peninjauan hingga ditetapkan peraturan khusus terkait aksi korporasi tersebut.
“(Progres merger Hutam Karya-Waskita) Tunggu saja secepatnya. Kita perlu Keputusan Presiden,” kata Arya Sinulingga saat ditemui di Kementerian BUMN, Selasa (20/08/2024).
“(Untuk BUMN Karya) nanti proses lainnya. Nampaknya yang ini Hutama Karya dan Waskita akan menyusul pada bulan Oktober,” lanjutnya.
Soal tahapan IPO, Arya juga mengatakan masih banyak BUMN yang membutuhkan waktu untuk menyelesaikan eksekusinya.
Sebelumnya dikabarkan beberapa BUMN akan menggelar IPO.
BUMN yang terlibat antara lain Pertamina Hulu Energi (PHE), BUMN Holding Indonesia Mining Industry (MIND ID), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan BUMN Holding InJourney Aviation and Tourism.
“IPO tidak mungkin (dalam waktu dekat). Tunggu pemerintahan baru,” tutupnya.