Menteri PUPR Ungkap Pembangunan IKN Telah Habiskan Rp 69 Triliun

Laporan reporter Tribunnews.com Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan anggaran pembangunan Ibukota Kepulauan (IKN) akan dibelanjakan pada tahun 2022 hingga 2024.

Anggaran yang digunakan pada periode ini sebesar Rp69 triliun yang terbagi ke sejumlah kantor pusat di bawah Kementerian PUPR.

Anggaran pertama sebesar Rp3 triliun untuk menyelesaikan Bendungan Sepaku yang dikelola Badan Sumber Daya Alam.

Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja bersama Panitia Eksekutif V DPR RI, Kamis (6/6/2024).

Soal IKN, biar saya sampaikan. Jadi tahun 2022 sampai 2024, Direktur Sumber Daya Alam IKN ditugaskan untuk menyelesaikan Bendungan Sepaku, begitu juga untuk pengendalian banjir sebesar Rp3 triliun, kata Basuki yang juga menjabat Plt. Direktur Inspeksi IKN.

Kemudian anggaran yang dikeluarkan Bina Marga dan Cipta Karya sebesar Rp 32 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan jalan dan bangunan di kawasan IKN.

“Direktorat Jalan Nasional akan menyelesaikan jalan tol di sekitar sana, disusul jalan tol dan jalan provinsi, 32 miliar hingga tahun 2024. Direktorat Permukiman akan menghabiskan 22 miliar untuk bangunan,” ujarnya. 

Sementara itu, Rp 12 triliun digelontorkan oleh Otoritas Perumahan. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun perumahan bagi pekerja konstruksi, ASN dan pekerja pertahanan dan keamanan.

Perumahan eksekutif untuk HPK, perumahan pekerja konstruksi, juga 47 rusun perumahan untuk ASN, Paspampres, Polri dan BIN Hankam sebesar Rp 12 triliun, ujarnya.

Sementara itu, Anggota Pengurus V DPR RI dari Fraksi PDIP Sri Rahayu dalam pertemuan itu mengatakan, Pengurus V DPR RI belum mengetahui secara detail perkembangan perkembangan IKN.

Sebab, otoritas IKN selama ini bukan mitra pengurus V DPR RI.

“Kami di Komisi V tidak pernah tahu gambarannya sampai detik ini, kami tahu dari media. Mungkin memberi gambaran lewat slide. Sejauh mana infrastrukturnya, bagaimana bangunannya,” kata Sri di ruang rapat Komisi V. Komisi V, DPR, Senayan, Jakarta.

Sri meminta Basuki menjelaskan secara detail terkait perkembangan pembangunan IKN.

Ia juga menyebutkan anggaran IKN cukup besar, namun pelaksanaan di lapangan belum menunjukkan kemajuan.

“Kalau saya lihat kebutuhan infrastrukturnya, itu luar biasa. Dan kalau kita lihat dari gambaran yang ada di media, sepertinya kita lihat masih setengah-setengah ya. Oleh karena itu, bulan Juni sudah tiba, sebentar lagi sudah tiba. Agustus nanti, sejauh mana kemajuan yang dicapai,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *