TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifa Fauji menegaskan pihaknya tengah menyusun kebijakan pembangunan jangka menengah 2025-2029.
Pembinaan anak usia dini menjadi salah satu prioritas utama, kata Arifa.
Hal ini disampaikan Menteri PPPA pada International Symposium on Early Childhood Education and Development (ECED) Integrative Holistic Early Childhood Development (PAUD-HI).
“Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan proyek RAN PAUD HI tahap kedua periode 2025-2029 bersama kementerian dan lembaga terkait, yang akan menjadi roadmap pelaksanaannya di pusat dan daerah,” kata Arifa.
Berbagai penelitian ilmu saraf dan perilaku menunjukkan bahwa intervensi sejak dini dapat memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, ujarnya.
Diluncurkan pada tahun 2018, Kerangka Global WHO, UNICEF dan Bank Dunia merupakan panduan untuk memperkuat implementasi PAUD HI di Indonesia.
Kerangka tersebut mencakup lima langkah strategis yaitu kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan yang menjadi landasan utama pengembangan program layanan anak usia dini.
“Pada rentang usia PAUD HI mulai 0-6 tahun, pemerintah memprioritaskan penguatan layanan berbasis keluarga bagi anak di bawah 4 tahun dan layanan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun,” kata Arifa.
“Komitmen pemerintah terhadap wajib belajar 13 tahun, termasuk satu tahun prasekolah, merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas layanan PAUD HI,” ujarnya.
Country Head Tanoto Foundation Inga Kusuma, Deputi Koordinator Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Voro Srihastuti, Wakil Menteri Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional hadir dalam acara tersebut. /Organisasi Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amich Alhumami.