Menteri Nusron Beberkan 3 Strategi Berantas Mafia Tanah di Tahun 2025

Laporan Reporter TribunNews.com, Gita Irawan

Tribunnews.com, Jakarta – ATR/BPN Nusron Wahid Menteri telah mengungkapkan tiga pendekatan untuk menghancurkan negara Mafia pada tahun 2025.

Menurutnya, strategi yang akan digunakan oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025 tidak akan berubah dari pendekatan sebelumnya.

Pertama, katanya, adalah penguatan sistem dan sumber daya manusia (SDM).

Dia menjelaskan bahwa benteng itu ditemukan di Badan Pertahanan Nasional (BPN), terutama dalam pengaturan hak dan pendaftaran tanah (PHPT) dan Studi dan Pemetaan Pendaratan dan Luar Angkasa (SPPR).

Nusron menekankan hal ini, terutama dengan kebutuhan untuk meningkatkan risiko dan manajemen risiko dari PHPT dan SPPR.

Menurut Nusron, ini karena tujuan utama lahan mafia sedang bekerja di tanah dan sertifikasi tanah.

Itu dikirim ketika ia mengirimkan akhir dari Kementerian ATR/BPN tahun ini pada tahun 2024 di kantor Kementerian Jakarta ATR/BPN Selasa (31/31/2024).

“Jadi pendekatan pertama adalah memperkuat sistem manusia dan sumber daya di lingkungan BPN, terutama di PHPT, Kantah, kantor regional, terutama pemimpin PHPT dan SPPR.

Pendekatan kedua, lanjutnya, adalah aksi efek samping.

Ini, lanjutnya, bisa dilakukan dalam proses kesulitan.

Untuk alasan ini, menurutnya, ada sinyal yang baik dalam tindakan bergerak dalam menangani kasus di Dago Elos, Bandung.

“Pendekatan kedua adalah penghapusan tindakan permanen akan dilakukan. Tindakan terhadap mereka yang melakukan dan mendukung profesi yang terlibat. Para pendukung profesi yang terlibat biasanya adalah PPAT, pemimpin desa, notaris,” lanjutnya.

Pendekatan ketiga, dia mengatakan dia adalah pendidikan publik.

Menurutnya, pendidikan publik yang terkait dengan tanah memainkan peran penting yang sama dalam pendidikan publik dalam pendekatan untuk menghindari korupsi.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa partainya membutuhkan dukungan publik untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Jumlah tiga, pendidikan publik. Karena terlepas dari memperkuat sistem pengaturan yang kuat tanpa dukungan publik, kami tidak akan kuat,” kata Nusron.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *