Menteri Basuki Singgung Bank-bank Masih Pasang Bunga Tinggi Bagi KPR

Laporan reporter Tribunnews.com Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyoroti tingginya suku bunga beberapa bank pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nonsubsidi.

Bahkan, dia berharap perbankan di Indonesia mulai memberikan peluang kemudahan pembiayaan. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari tempat tinggal atau tempat tinggal.

Bahkan, Basuki menyatakan masih ada bank yang membebankan bunga tinggi pada produk KPR.

Meskipun (Bank) Mandiri 9 persen, BCA 5 persen, tetap saja mahal,” kata Basuki pada Konvensi dan Expo Proptech yang digelar di Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat. 2024).

Upaya pemerintah menurunkan bunga KPR rupanya untuk mengatasi banyaknya keterlambatan yang terjadi di Indonesia.

Backlog adalah banyaknya unit rumah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pada suatu wilayah atau wilayah tertentu.

Di Indonesia sendiri, backlognya diperkirakan mencapai 12,7 juta.

Oleh karena itu, Menteri Basuki berharap perbankan khususnya yang tergabung dalam Himpunan Perbankan Negara (Himbara) dapat memberikan peluang kemudahan pembiayaan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, bank Himbara perlu lebih efisien agar dapat memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih terjangkau, ”pungkasnya.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono menyerukan penurunan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Tabungan Negara alias BTN.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Basuki pada Minggu (3/3/2024) saat menghadiri acara HUT BTN ke-74 sekaligus rebranding dan peluncuran logo bank baru di Kawasan Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno Jakarta.

Pada kesempatan kali ini, selain perubahan logo bank dengan kode bursa BBTN, transformasi sikap pegawai BTN juga harus berubah menjadi lebih baik.

Menteri Basuki mengatakan, “Nah, dengan adanya perubahan logo ini, perlu juga ada perubahan sikap seluruh insan BTN (sapaan pegawai BTN).”

“Dengan perubahan ini menjadi lebih fleksibel dan efisien, artinya minat terhadap CPR nonsubsidi harusnya dikurangi. Kalau tidak bisa dikurangi, bodoh sekali jika logika BTN diubah.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *