TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian dan Perencanaan Pertanahan/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurthy Yudhoyono (AHY) telah menerbitkan 655 sertifikat kepada warga terdampak bencana cair. Apa yang terjadi pada tahun 2018 di kota Palu
Sertifikat tersebut dikeluarkan pada Minggu (28/04/2024) saat melakukan kunjungan ke tempat tinggal tetap (Hantap) di Desa Petobo, Kabupaten Palu Selatan.
Dengan konsolidasi lahan tersebut, tandanya pemerintah hadir untuk masyarakat Petobo yang terdampak bencana agar bisa segera mencari tempat tinggal yang lebih layak untuk dijadikan tempat tinggal sementara (hantara).
Menteri AHY mengatakan, “Dalam lima tahun berada di Hantara, mungkin banyak yang merasa tidak nyaman. Namun alhamdulillah atas usaha semua pihak, pemusatan lahan akan dilakukan pada tahun 2022-2023.”
Pemusatan lahan dilakukan di Kecamatan Petobo untuk menyediakan lahan untuk kepentingan umum yang dapat dijadikan hantap.
“Kami ingin mereka yang terkena dampak langsung bencana bisa membangun rumah untuk ditinggali,” ujarnya.
Karena pemusatan wilayah tersebut, sengketa wilayah dan penyelesaian konflik juga berhasil diselesaikan
“Dalam kasus Petobo, ada riwayat sengketa lahan yang dijadikan habitat baru, sehingga harus segera diselesaikan. Melalui koordinasi dan kerja sama, kami berhasil melakukan konsolidasi lahan ini,” kata Menteri AH .
“Kemudian (Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, red.) kami mendapat bantuan dari Bank Dunia agar rumah Hantap bisa segera dibangun di wilayah tempat kami berada. Insya Allah bisa selesai dan disempurnakan.” Menteri ATR/Kepala BPN.
Tidak hanya dibangun kumuh untuk warga terdampak bencana, namun kawasan tersebut ditata kembali dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dengan demikian, lahan di kawasan Hantap bertambah hingga 4 kali lipat
“Setelah reorganisasi, harga tanah di sini naik dari Rp 50.000/m² menjadi Rp 200.000/m². Artinya berlipat 4 dan ini salah satu manfaat yang bisa kita nikmati bersama,” kata Menteri AHY usai reorganisasi. penyerahan sertifikat.