Laporan Jurnalis Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian dan Dewan Daerah/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan permintaan penambahan anggaran kementerian tahun 2024 telah disetujui. Kementerian Keuangan.
Diketahui, Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 675,89 miliar untuk tahun 2024.
Anggaran tersebut ditambah untuk mempercepat penyelesaian beberapa proyek.
Alhamdulillah, artinya semuanya sudah terlaksana dan artinya bisa segera digunakan sesuai sasaran dan mempercepat semua target, kata Menteri AHY di Batavia, Senin (15/7/2024).
Karena adanya tambahan dana, Menkeu menegaskan AHY akan dikebut beberapa kali.
“Saya tentu punya harapan pada Oktober dan Desember 2024. Tinggal beberapa bulan lagi kita akan buru-buru,” jelasnya.
Dia membedakan dirinya dari Sistem Pendaftaran Real Estat Komprehensif. Kementerian juga ingin mendirikan layanan pertanahan yang dapat memberikan sertifikat dan layanan elektronik lainnya.
Oleh karena itu, hal ini akan terus kita dorong sesuai instruksi Presiden dengan memperbanyak instrumen yang kita lakukan, kata Menteri AHY.
“Memang benar membuat segalanya menjadi lebih mudah dan nyaman serta membuat segalanya bermanfaat,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian dan Perencanaan Pertanahan/Badan Pertahanan Negara (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah meminta tambahan dana kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menteri AHY meminta tambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar. AHY memasang anggaran tambahan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dalam Rapat Panitia Pengurus II DPR RI, Senin (25/3/2024), AHY mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan terkait penambahan anggaran.
AHY juga menjelaskan tambahan dana akan digunakan untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp 350 miliar.
Kemudian Perencanaan Detail Wilayah (RDTR) sebesar Rp100 miliar dan persiapan 104 kabupaten/kota selesai serta transformasi digital sebesar Rp225 miliar.
Lebih lanjut AHY mengatakan kementeriannya juga akan menerapkan tiga pedoman dari Presiden Jokowi.