Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasman) Abdul Mutiti belum menentukan sikap terhadap kelanjutan kurikulum mandiri yang merupakan kebijakan program studi pendahulunya Nadeem Makrim.
Abdul Mutiti baru-baru ini mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar yang dipimpinnya akan melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu mengenai hal tersebut.
“Kita juga harus belajar, ini masih baru, kurikulum ini masih baru,” kata Abdul Mutiti usai mengundurkan diri dari jabatannya. “Meski dikatakan segala sesuatu harus menjadi kenyataan, tidak semuanya menjadi kenyataan.” Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Ia mengaku tidak terburu-buru mengambil keputusan apakah kurikulum mandiri akan dilanjutkan atau tidak.
Meski saat ini banyak perdebatan di kalangan warga mengenai kurikulum yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadim Makarim.
Jadi lihat saja, kita tidak terburu-buru mengambil kebijakan, ujarnya. “Selain itu, ada perdebatan yang sedang berlangsung di masyarakat saat ini.”
Abdul Muthimu mengatakan, hal serupa juga akan dilakukan pada Kebijakan Ujian Nasional (ONU) dan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Ditambahkannya, “Soal UN sama saja dengan soal daerah, apalagi soal-soal yang sedang diperdebatkan saat ini. Kemudian kami melihat semuanya dengan sangat hati-hati dan kami sangat berhati-hati.”
Menurut Abdul Mutati, Kementerian Pendidikan Dasar akan melibatkan para ahli dan tenaga kependidikan untuk memutuskan kelanjutan program tersebut.
“Intinya kita ingin mendengar dulu, kita ingin mendengar dari orang dalam, kita ingin mendengar dari para ahli, dan juga dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, dan dari masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan,” ujarnya.
Sebagai presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto diketahui banyak mengangkat menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga negara di kabinet Merah Putih yang dipimpinnya.
Sebanyak 48 menteri, 5 kepala departemen, dan 56 wakil menteri telah dilantik.
Di KMP, Prabowo berganti nama menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibagi menjadi tiga judul: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.