Laporan Jurnalis Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjelaskan ketidakhadiran Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada rapat antar kementerian tentang pemberdayaan masyarakat.
Diketahui, rapat antar kementerian tersebut digelar di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Selasa (12 Maret 2024), dengan dihadiri menteri terkait.
Di antaranya Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman; Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi; Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding; dan Wakil Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria.
Bahkan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga diundang dalam pertemuan tersebut, namun tak hadir.
Cak Imin menjelaskan, Gus Ipul tidak bisa ikut karena berbeda jadwal.
Cak Imin mengatakan kepada grup media di Jakarta, Selasa (12 Maret 2024): “Menteri Sosial punya acara di Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang tidak bisa ditunda. Karena hari ini adalah hari internasional bagi penyandang disabilitas.”
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Cak Imin menjelaskan banyak hal yang dibicarakan. Diantaranya adalah penyempurnaan regulasi masing-masing kementerian dalam konteks devolusi, melalui perubahan undang-undang. Serta berbagai ketentuan yang diperlukan dalam peraturan presiden, seperti arahan dan keputusan presiden. “Semua ini tidak ada gunanya selain mengkategorikan masyarakat miskin, dari kemiskinan ekstrim, kemiskinan rentan, hingga miskin, berkuasa dan mandiri,” kata Cak Imin. Perpecahan ini berlanjut.”
Begitulah kata Cak Imin, penerima bansos. Tidak perlu lebih dari dua tahun untuk menang.
“Dalam konteks itu, kita melihat banyak kesepakatan, salah satunya selain regulasi juga harus diselesaikan,” tegasnya.