Laporan reporter Tribunnews.com Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyatakan, pemerintah kini tengah mengoordinasikan pengiriman bantuan perdamaian ke Palestina.
“Sekarang semuanya sudah terkoordinasi. Jadi kita koordinasikan,” kata Menlu Retno usai rapat kerja gabungan dengan Komisi I DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (06/05/2024).
Meski demikian, Menlu Retno mengatakan pengerahan pasukan bantuan harus berdasarkan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia mengatakan, hal tersebut juga telah dikomunikasikan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto.
“Tetapi sekali lagi kawan-kawan, mengenai pengiriman PKO ini harus melihat perkataan Pak Prabow, Pak Menteri Pertahanan, Pak Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB,” ujarnya. . .
“Jangan menghapus hukuman berdasarkan mandat PBB,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Retno mengatakan, hingga saat ini belum ada kelompok yang dikirim Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina.
Sebab, sejauh ini PBB belum mendapat mandat agar Indonesia mengerahkan pasukan.
“Belum, belum, jadi jangan hapus aksi mogok PBB itu,” ujarnya.
Fokus pada Indonesia
Selain itu, Retno Marsudi menjelaskan beberapa poin penting yang menjadi fokus Indonesia terkait situasi Palestina saat ini.
Menlu menyampaikan, situasi di Palestina kini semakin memburuk pasca serangan kemanusiaan yang terus menerus dilakukan Israel.
Menlu menyampaikan, pemerintah Indonesia setidaknya telah mengemukakan beberapa poin penting terkait situasi Palestina saat ini.
“Beberapa prioritas saat ini antara lain pertama mendorong diadakannya gencatan senjata segera dan permanen, gencatan senjata segera dan permanen, tanpa adanya gencatan senjata upaya memperbaiki keadaan tidak akan tercapai,” kata Menlu Retno.
Seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri, pada 31 Mei lalu, Presiden AS Joe Biden mengajukan usulan gencatan senjata yang terbagi dalam tiga tahap.
Ia mengatakan, upaya gencatan senjata merupakan perjuangan Indonesia melawan serangan Israel.
Meski sejauh ini Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak mendengarkan saran Biden.
“Isu gencatan senjata ini merupakan hal yang diperjuangkan Indonesia sejak awal. Dan kita lihat saja bagaimana Israel menyikapi usulan Presiden Biden,” ujarnya.
Fokus lainnya, kata Rerno, Indonesia terus mendorong kelancaran aliran bantuan kemanusiaan dan mendukung kerja United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).
Di mana ia menyatakan perlu adanya jaminan bantuan melalui badan bantuan dan ketenagakerjaan PBB untuk pengungsi Palestina.
“Indonesia akan terus mendorong negara-negara lain untuk terus memberikan dukungan kepada UNRWA dan seperti yang saya katakan tadi, UNRWA bertanggung jawab atas hampir 6 juta pengungsi,” ujarnya.
Di pihak Indonesia, ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan baik langsung ke Palestina maupun melalui UNRWA.
Sementara itu, Retno mengklaim bantuan UNRWA telah meningkat beberapa kali lipat dan bantuan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan ke depan.
“Jadi bantuan yang kami berikan tergantung permintaan dan bantuan, dan bantuan kami berikan baik melalui darat maupun udara,” kata Retno.
Ketiga, Indonesia meminta Israel menghormati seluruh keputusan Mahkamah Internasional (ICJ).
Sementara itu, Retno mengatakan Dewan Keamanan PBB yang mempunyai kekuatan koersif mempunyai peran yang sangat penting dalam hal ini.
“Kami berharap pada akhirnya Dewan Keamanan PBB dapat mengambil keputusan yang dapat memaksa Israel untuk mematuhi keputusan ICJ,” ujarnya.
Keempat, Indonesia terus mendorong lebih banyak negara untuk mengakui negara Palestina
Kelima, terus mengupayakan penyelesaian cepat proses keanggotaan Palestina di PBB.
Dan keenam, yang sangat penting adalah terus mendorong implementasi solusi dua negara, kata Retno.