Laporan jurnalis Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Pangan (MINCO) Zulkifli Hassan mengungkapkan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 139,4 triliun pada tahun 2025 untuk ketahanan pangan.
Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk mencapai tujuan swasembada pangan pada tahun 2028.
Zulhas, sapaan akrab Zulkafli, menjelaskan anggaran sebesar Rp42,10 triliun itu akan dialokasikan ke berbagai kementerian/lembaga (K/L).
Kementerian Pertanian (Kimtan) menerima sekitar Rp 22 triliun. Salah satu program yang dilaksanakan dari anggaran tersebut adalah pencetakan sawah yang membutuhkan dana sebesar Rp 15 triliun.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan punya 6 triliun lebih. Kementerian Pekerjaan Umum punya sekitar 13 triliun untuk irigasi,” kata Zulas dalam acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan” Kementerian. Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).
Berikutnya dialokasikan anggaran sebesar Rp61,08 triliun untuk non-K/L. Rp 44 triliun digunakan untuk pupuk bersubsidi.
Zulhas menegaskan, dengan besarnya anggaran pupuk, tantangan utama adalah distribusi dan implementasi yang tepat di lapangan.
“Kalau ada kemacetan, ada kesulitan, tidak ada produksi (lebih, red.) Nanti saya impor lagi.” “Ya, bagaimana jika itu tidak cukup?” kata Zulas.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu kemudian mengatakan, anggaran ketahanan pangan juga akan dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp 36 triliun.
TKD tersebut sebagian telah digunakan untuk mendanai DAK fisik sekitar Rp19 triliun, DAK nonfisik Rp516 miliar, dan dana desa Rp16,2 triliun.
“Ini dari APBN tahun 2025. Jadi dari dana desa sebesar Rp 70 triliun itu dialokasikan untuk ketahanan pangan sebesar Rp 16 triliun,” kata Zulas.
Zolas juga menyarankan agar kepala desa di Indonesia mendapat model dan pedoman pengelolaan produksi pangan di desanya masing-masing.
Misalnya saja mengembangkan model bertani cabai, menanam padi, atau beternak ikan dan beternak ayam.
“Saya kira kepala desa sudah mengerti, tapi akan lebih baik jika diberikan contoh.” Buat model ikannya sama saja kalau mau beternak ayam, sama kalau mau beternak model cabai,” kata Zulas.
“Sekarang kalau mau tanam padi, tanam padi saja tidak bisa. Ada teknologi baru. Kalau mau tanam lada bisa dicontoh, diberikan modelnya ke kepala desa. Dia melanjutkan. .
Secara umum, jika merujuk pada pemaparan Zulha, ada tujuh arah kebijakan bagaimana anggaran tersebut akan digunakan untuk ketahanan pangan.
Pertama, perluasan dan perluasan lahan pertanian. Kedua, meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya pertanian (pupuk, benih, dan pestisida). Ketiga, penguatan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi.
Keempat, memperbaiki rantai distribusi produk pertanian. Kelima, memperkuat cadangan pangan nasional dan bank pangan.
Keenam, penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Keempat, memperkuat program budidaya perikanan.