Laporan Gita Iravana dari Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto membeberkan hasil forensik pembobolan Pusat Data Negara Sementara (PDNS) yang berdampak pada beberapa layanan publik.
Hadi mengatakan, berdasarkan hasil forensik diketahui pengguna mana yang menjadi penyebab peretasan tersebut.
Lebih lanjut, pernyataan Hadi juga menyebutkan peretasan yang terjadi pada PDNS baru-baru ini melibatkan penggunaan kata sandi pengguna.
Pengguna PDNS sendiri diketahui adalah kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah.
Hal itu disampaikannya usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala BSSN, Wakil Menteri BUMN, dan pimpinan kementerian lembaga lainnya terkait peristiwa peretasan PDNS 2 di kantor Kementerian Koordinator. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta pada Senin (1/7/2024).
“Dari forensik kami bisa melihat siapa saja pengguna yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya muncul masalah yang sangat serius ini,” kata Hadi.
Untuk itu, kata dia, pemerintah akan mengeluarkan surat edaran kepada pengguna PDN agar berhati-hati dalam menggunakan password.
“Kami juga menghimbau kepada para pengguna, nanti akan kami keluarkan surat edaran, untuk berhati-hati dalam menggunakan password para pengguna tersebut agar tidak ada kecerobohan dan diawasi oleh BSSN,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Siber dan Kripto Nasional (BSSN) Hinsa Siburyan mengaku pihaknya belum mengidentifikasi peretas Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Hal itu diungkapkannya saat rapat kerja dengan Panitia I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
“Tentunya pelakunya belum bisa (ditemukan), Pak,” kata Hins.
Namun, kata dia, BSSN menemukan indikasi perlu dikembangkan lebih lanjut.
“Kami baru menemukan petunjuk-petunjuk yang nanti akan kami olah dari petunjuk-petunjuk itu untuk menemukan (peretasnya),” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, ia juga menyebutkan bahwa Indonesia menjalin kerja sama dengan negara lain di bidang keamanan siber.
Ia menjelaskan, pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman dengan 10 negara mengenai keamanan siber.
Namun, dia menjelaskan, tim digital forensik BSSN saat ini sedang berupaya mengidentifikasi pelakunya.
“Karena masih dalam proses forensik, kita tunggu dulu hasil dari tim kita, baru disepakati bentuk kerjasamanya,” ujarnya.