TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto berjanji pelayanan publik akan terganggu akibat pencurian Pusat Data Sementara Nasional (PDNS 2 dengan ransomware). dapat digunakan kembali pada bulan Juli 2024.
Ratusan layanan publik di tingkat nasional dan daerah diketahui terkena dampak pemotongan tersebut.
Hadi mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan kembalinya seluruh aparatur sipil negara pada Juli 2024.
Hal itu diungkapkannya usai memimpin rapat tingkat menteri yang terdiri dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Presiden BSSN, Wakil Menteri BUMN, dan para kepala dinas lain terkait peretasan PDNS 2 dari kantor politikus Kantor Presiden Bidang Urusan. Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta pada Senin (1/7/2024).
“Dari hasil rakor, saya dapat menyimpulkan layanan menggunakan PDNS 2 sudah bisa dilaksanakan pada Juli 2024,” kata Hadi.
Nantinya, kata dia, karya umum tersebut akan disimpan di cold storage (bagian dari Disaster Recovery Center) di Batam.
Untuk proyek-proyek strategis, kata dia, kawasan dingin akan dipertahankan dan ditingkatkan menjadi kawasan panas.
Kawasan basah di Batam akan dipulihkan dengan meningkatkan kapasitasnya menjadi hot spot utama untuk kegiatan strategis.
“Jadi kalau kita tahu ada DRC (Disaster Recovery Center), maka Batam akan menjadi DRC yang mampu memberikan pelayanan praktis. Bisa memberikan pelayanan melalui layanan komunikasi,” ujarnya.
“Sekarang kalau kita lihat kejadian kemarin, pendatang tidak mampu melayani masyarakat, makanya dalam beberapa hari ke depan, bulan Juli ini kita akan lebih kuat, ayo kita cepat selesaikan jika ada masalah dengan Data Sementara Nasional. Perusahaan yang sudah terjadi,” lanjutnya.
PNS yang lumpuh akibat peretasan PDNS diharapkan bisa pulih pada bulan ini.
“Dan kami berharap sesuai perintah Presiden pada bulan Juli nanti aktivitasnya normal, kami akan memberikan pengamanan tambahan secara bertahap agar tidak terjadi masalah pada bulan ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Biro Administrasi Politik, Hukum, dan Keamanan Nasional RI menggelar rapat bersama terkait PDNS 2 yang belakangan ini terserang ransomware di kantor Biro Administrasi Politik, Hukum, dan Keamanan Nasional RI. Jakarta pada Senin (1/7/2024).
Rapat yang dipandu oleh Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.
Berdasarkan temuan, pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup.
Usai pertemuan, banyak menteri, pimpinan perusahaan, dan kepala departemen menolak menjawab pertanyaan pekerja media.
Mereka berdalih informasi relevan diberikan oleh Hadi.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Presiden BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf Umum Letjen TNI. Jenderal. Bambang Ismawan yang mewakili Direktur TNI.
Selain itu, kami mendapat informasi dari beberapa pejabat departemen dan lembaga terkait yang hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, BUMN, BPKP, dan Polri.
Presiden Joko Widodo dikabarkan meminta Badan Pengelolaan Anggaran dan Pembangunan (BPKP) mengusut pengelolaan Pusat Data Nasional (PDN) pasca pemotongan pada 20 Juni lalu.
Hal itu disampaikan Presiden BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada media, Sabtu (29/6/2024).
“Saat kita melakukan penelitian, kita akan diminta untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan PDN,” ujarnya.
Dia mengatakan timnya akan mempelajari manajemen dan sistem keuangan PDN.
Audit diperlukan untuk mengetahui kesalahan manajemen dan dampaknya terhadap aliran data PDN.
“Efeknya saya belum tahu, orang belum dites. Kalau tidak dipelajari, kita tidak akan ngobrol dulu,” kata Ateh.
Namun dia tidak menjelaskan tujuan yang diberikan Presiden Jokowi kepada BPKP.
“Sesegera mungkin, lebih cepat lebih baik,” ujarnya.
Presiden mengundang Hinsa Siburian dan Budi Arie Setiadi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (28/6/2024).
Hinsa dan Budi tiba di DPR sekitar pukul 13.30 WIB.
Mereka bertemu dengan beberapa karyawan, salah satunya adalah Network and IT Solutions Manager, Herlan Wijanarko.
Para pekerja itu tiba melalui pintu pilar Jalan Veteran, Jakarta Pusat.
Namun saat pejabat lainnya berangkat sekitar pukul 14.50 WIB, Menteri Perhubungan dan Presiden BSSN tidak terlihat.
Mobil dinas kedua yang semula terparkir di halaman istana di Jalan Veteran, tiba-tiba berangkat. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6/2024). (Tribunnews.com/Taufik Ismail)
Salah satu staf menteri mengatakan mereka meninggalkan gerbang istana Bali.
Perlu diketahui, pintu masuk Bali merupakan pintu masuk VVIP yang tidak dapat diakses oleh media.
Budi yang sebelumnya sempat bercerita kepada media mengenai pertemuan yang akan datang, kemudian membatalkan pertemuan tersebut.
Sekretaris Presiden mengumumkan bahwa pertemuan telah selesai dan tidak ada petugas yang hadir.
Sebelum acara berlangsung, Hinsa mengaku sempat diajak Presiden untuk membahas persoalan Pusat Data Nasional (PDN).
Timnya, kata dia, akan melakukan peninjauan terhadap persoalan PDN tersebut.
“Iya, kalau kemarin (PDN) akan dilakukan peninjauan,” ujarnya.
Dia tidak menyebutkan audit seperti apa yang akan dilakukan, termasuk menanyakan langkah administratif apa yang akan dilakukan agar isu pembajakan server PDN tidak terulang kembali.
“Ya, nanti,” katanya.
DPR RI pun telah memilih kedua perusahaan tersebut pasca pemotongan Pusat Data Nasional (PDN) pada Rabu (20/6/2024).
Anggota Komite I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin bertanya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Siber Nasional
Ia menanyakan sejauh mana Kominfo dan BSSN melakukan forensik atas peretasan tersebut.
“Apakah kita tahu pelakunya? Setahu kami ransomware itu yang pertama ditutup dan baru dua yang diperbaiki,” kata Hasanuddin saat bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan BSSN di DPR. , Senayan, Jakarta pada Kamis (27/6/2024).
Padahal, kata dia, perbaikan sistem PDN sangat sulit dengan tingkat keberhasilan di bawah 20 persen.
“Tapi kita harus ikuti. Sekarang kalau kita ikuti siapa pelakunya, dan sekarang mereka sudah membunuhnya, mereka punya kodenya, mereka akan meminta mereka membayar. Itu tidak mungkin,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta keterangan dari Kominfo dan BSSN mengenai proses proses pemulihannya.
“Saya ingin yakin apakah Anda memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengurus seluruh instansi pemerintah, khususnya masalah IT,” ujarnya.
Sebab, menurut catatannya, dari 282 kantor, hanya 44 lantai yang bertahan meski tidak seluruhnya.
“Karena data kami ada 282 perkantoran yang hancur total, diperkirakan hanya 44 yang bisa pulih dan itu baru di bawah 100 persen,” ujarnya.