Laporan jurnalis Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (7/10/2024) memimpin rapat terbatas pembahasan pengelolaan kelapa sawit dan kakao di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi memberikan tugas tambahan baru kepada Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melakukan peremajaan kakao dan kelapa serta mengembangkan industrinya.
Sebelumnya, arahan Presiden harus disikapi dengan memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS agar turut bertanggung jawab dalam peremajaan dan juga pengembangan industri kakao dan kelapa, kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga. Hartarto. di tempat. setelah pertemuan.
Menurut Airlangg, saat ini produksi kakao sebanyak 180 ribu ton dengan nilai ekspor 1,3 miliar dolar AS, dan produksi kelapa sekitar 2,8 juta ton dengan nilai ekspor 1,2 miliar dolar AS.
“Luas kakaonya 1,3 juta hektar dan luas kelapa 3,3 juta hektar,” ujarnya.
Menurut Airlangg, pengembangan lahan kakao perlu dilakukan karena jumlah lahan yang semakin menyusut. Penambahan tanah kakao, kata Airlangga, bahkan membutuhkan dua kali lipat.
“Jadi saat ini kita punya 11 perusahaan yang menangani kakao dan industri coklatnya sudah berkembang menjadi 31 perusahaan dan kapasitas perusahaan kakaonya 1.240 ton,” ujarnya.
Airlangga mengatakan, kebutuhan kakao lokal mencapai 45 persen, sedangkan kakao impor mencapai 55 persen. Oleh karena itu, penting untuk melakukan transplantasi kakao untuk meningkatkan permukaan tanah.
“Produksinya bisa ditingkatkan dua kali lipat menjadi 400.000 ton,” tutupnya.