Wartawan Tribunnews.com, Natis Havaro melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Minko Marvis) Luhut Bansar Pandjitan mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan final mengenai aturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Kita belum rapat, dalam waktu dekat,” kata Lohut usai mengikuti Rapat Umum Kabinet di Istana Garuda IKN, Jumat (13/9/2024).
Meski begitu, Lohut menargetkan aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa rampung pada Oktober mendatang. Sebab menurutnya, pemerintah sejauh ini telah melakukan segala upaya terkait hal tersebut.
“Kita harapkan Oktober, September, awal Oktober,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi rencananya akan diterapkan mulai 1 Oktober 2024.
Pernyataan tersebut disampaikannya untuk menanggapi pertanyaan media mengenai waktu yang tepat penerapan pembatasan pembelian bahan bakar bersubsidi.
“Iya memang ada rencana (akan dilaksanakan 1 Oktober 2024),” kata Bahlil di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (27/8/2024).
“Nah, waktu sosialisasi ini sedang dalam pembahasan,” imbuhnya. Menurut Bahlil, syarat pembatasan BBM bersubsidi akan diatur dalam bentuk peraturan menteri (Perman).
Pemerintah menyatakan sedang merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Eceran BBM untuk memperbarui aturan pembelian BBM bersubsidi.
“(Nanti) dalam bentuk permen,” kata Bahlil.
Bahlil mengatakan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi harus segera dilakukan karena sebagian besar konsumsinya tidak tepat sasaran.
Diakuinya, banyak mobil mewah yang menggunakan bahan bakar bersubsidi dan penyaluran bahan bakar bersubsidi tidak tepat sasaran.
“Iya (orang kaya tidak mampu), subsidi BBM itu untuk mereka yang berhak. Yang berhak mendapat subsidi adalah masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya.