Menko Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

Laporan reporter Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, 41 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp 554 triliun ditargetkan selesai pada tahun 2024.

“Ke depan ada target penyelesaian PSN dan yang perlu diselesaikan pada tahun 2024 ini sekitar 41 proyek senilai Rp 554 triliun,” kata Airlangga pada Workshop Nasional Akselerasi dan Preload PSN di Hotel Park Hyatt, Jakarta Pusat. Selasa (14/5/2024).

Menurut Airlangga, permasalahan yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian PSN adalah permasalahan perizinan, kehutanan, pembebasan lahan, dan pembiayaan konstruksi. Hal ini juga merupakan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden mengangkat persoalan hibah tanah​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ harus tanpa hutan, izin pihak ketiga, alokasi anggaran dan percepatan perizinan , dia berkata.

Berdasarkan data yang disampaikan Airlangga, ada beberapa pekerjaan yang perlu diselesaikan agar 41 PSN tersebut dapat selesai sesuai jadwal terkait penyelesaian seluruh perizinan, penyelesaian finansial atau pembiayaan keputusan investasi, modernisasi, dan penyelesaian konstruksi.

Selain itu, dukungan yang dibutuhkan antara lain memfasilitasi percepatan perizinan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait, misalnya KKPR, KKPRL, izin AMDAL, perubahan RT/RW, dan tempat verifikasi.

Dukungan untuk memfasilitasi percepatan izin pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan dan tumpang tindih kawasan hutan.

Berikutnya mempercepat pengadaan tanah, misalnya pembiayaan pengadaan tanah, tanah pembiayaan kota, pengelolaan dampak sosial, tanah wakaf dan tanah badan usaha (BMN/D, BUMN/D).

Selain itu, dukungan untuk memfasilitasi koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait, misalnya kapasitas keuangan kontraktor, percepatan financial close, dan pemberian komitmen pemerintah terhadap proyek KPBU.

Selain memudahkan percepatan proses konstruksi, misalnya izin pembebasan bea masuk (master list) atas impor peralatan konstruksi yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *