Menko Airlangga Minta Tambah Anggaran Kemenko Perekonomian Rp 155 Miliar untuk Tahun 2025

Laporan reporter TribuneNews.com Nitis Havroh

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto meminta tambahan batasan anggaran indikatif Kementerian Perekonomian sebesar Rp 155 miliar pada tahun 2025.

Hal itu diungkapkannya saat Rapat Eksekutif Menteri Koordinator Perekonomian dengan Badan Anggaran DPR RI (Banggar) di Kompleks Parlemen, Senin (24/06/2024).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp155 miliar 751 juta 66 ribu dengan dukungan manajemen sebesar Rp122 miliar 501 juta 66 ribu dengan porsi Rp101 miliar untuk belanja pegawai dengan rekrutmen CPNS dan PPPK pada tahun 2024 Airlanga dikatakan .

Airlangga mengatakan berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pagu anggaran Kementerian Koordinator Perekonomian pada tahun 2025 sebesar Rp459,7 miliar berkurang Rp64,2 miliar atau 12,25 persen.

Menurut dia, jumlah maksimal tersebut dinilai belum memadai untuk tugas strategis Departemen Koordinator Perekonomian. Airlanga melaporkan, penggabungan fungsi tersebut tidak berarti adanya kenaikan gaji sebagai anggota dewan koordinator Perekonomian.

“Ini masih belum menutupi kebutuhan rekrutmen ASN pada tahun 2024 dan banyaknya tugas strategis yang dipercayakan Kementerian Koordinator Perekonomian,” ujarnya.

“Saat ini fungsi strategisnya ada 24 fungsi. Oleh karena itu, fungsi khusus dewan koordinasi yang ada 24 fungsi, tidak ada kenaikan gaji,” tegasnya.

Airlangga mengatakan, penambahan batas anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan untuk memuluskan masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden baru terpilih Prabowo Subianto.

Untuk itu, Airlangga meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menaikkan batas anggaran perekonomian pada tahun 2025.

“Tentunya pencapaian ini bisa diraih dengan kerja sama yang baik dengan Bangor, peran dan fungsi badan anggaran sangat penting untuk menjaga transisi pemerintahan ke depan. Sehingga program transisi bisa berjalan lancar, tanpa kendala.” Dia bersikeras.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *