Laporan reporter Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan penggunaan Saldo Kelebihan Anggaran (SAL) sebesar Rp 100 triliun dari anggaran 2023, untuk menutup defisit Pendapatan dan Anggaran Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 609,7 triliun.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Gubernur Bangi Indonesia Perry Warjiyo, Senin (8/7/2024).
“Kami memperkirakan defisit anggaran sebesar Rp609,7 triliun yang akan bertambah Rp80,8 triliun akan dibiayai dengan meningkatkan penggunaan SAL sebesar Rp100 triliun dan penyaluran SBN akan lebih rendah,” kata Sri. . Mulyani.
Diketahui penggunaan SAL dalam UU APBN 2024 sebesar DR 51 triliun. Namun, kata Sri Mulyani, kenaikan SAL juga dilakukan agar alokasi Jaminan Negara (SBN) rendah meski defisit APBN 2024 berada di angka 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kami juga berencana menggunakan anggaran maksimal tahun sebelumnya untuk RP. Penerbitan SBN kurang lebih mendapat penurunan sebesar 214 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun 2024 akan ditutup dengan defisit sebesar 2,70 persen atau Rp609,7 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit ini lebih tinggi dibandingkan target APBN 2024 yaitu 2,29 persen terhadap PDB.
“Rencananya APBN tahun 2024 akan ditutup dengan defisit dari tarif pertama menjadi 110,8 triliun dan defisit neto sebesar 69,7 triliun. Artinya akan terjadi peningkatan defisit dari 2,29 persen menjadi 2,7 persen terhadap PDB,” Sri diberi tahu. . Mulyani.
Bendahara negara itu mengatakan, kekurangan APBN 2024 yang lebih tinggi dari target menjadi penyebab APBN diperkirakan meningkat.
Dia memperkirakan realisasi APBN tahun ini mencapai Rp3.412,2 triliun atau tumbuh 9,3 persen dari tahun lalu. Sedangkan belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.558,2 triliun atau 3,7 persen di atas langit atau 103,7 persen dan tumbuh 14,2 persen dari tahun lalu.
Sedangkan pendapatan pemerintah yang diakui diperkirakan sebesar Rp2.802,5 triliun atau tumbuh kecil sebesar 0,7%. Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak akan mencapai Rp 1.921,9 triliun atau sedikit di bawah target sebesar 96,6%.
Kenaikan bea dan pajak mencapai Rp296,5 triliun atau 92,4 persen dari target pertumbuhan 3,5 persen. Sedangkan Dana Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp549,1 triliun atau lebih dari target 111,6 persen dari target APBN.
Atau dalam hal ini terus tumbuh buruk sebesar 10,4 persen karena tahun lalu PNBP sangat-sangat-sangat, tegasnya.
Terakhir, Sri Mulyani menegaskan, dana hibah akan mengalami peningkatan akibat adanya penundaan pilkada. Nantinya ada kontribusi sebesar Rp34,9 triliun.
Artinya, saat melaksanakan pilkada, KPU mendapat sumbangan dari daerah. Jadi tercatat mendapat sumbangan khusus, jelasnya.