Dilansir reporter Tribunnews.com, Danang Tratmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kehutanan (Manhattan) Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan Suleiman Omar menggelar rapat kerja perdana dengan Panitia IV DPRI di Kompleks Parlemen Hasanin, Jakarta, pada Rabu (20/11). pada /2024).
Dalam rapat kerja perdana tersebut, Raja Antony meminta tambahan anggaran negara sebesar 3,67 triliun euro untuk Kementerian Kehutanan pada tahun 2025.
Sebelumnya, anggaran Kementerian Kehutanan dipatok sebesar Rp5,1 triliun.
“Mohon izinkan kami mengajukan anggaran tambahan untuk tahun 2025 sebesar 3,67 triliun euro,” kata Raja Antony dalam paparannya.
Anggaran belanja sebesar 5,1 triliun dialokasikan untuk tiga program, yaitu dukungan pengelolaan Rp3,3 triliun, pengelolaan hutan lestari Rp1,6 triliun, dan program pendidikan dan pelatihan vokasi Rp112,9 miliar.
Sedangkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,67 triliun ditujukan untuk mendukung Presiden Prabo Sabinto dan Wakil Presiden Gibran Recboming Rica Basat Sita di bidang kehutanan.
Kementerian Kehutanan telah menyusun rencana kerja tahun anggaran 2025 untuk mendukung Astha Sita.
Diantaranya terkait dengan swasembada pangan yaitu penyediaan lahan pangan, pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan yaitu konversi sekolah menengah kejuruan menjadi sekolah kehutanan yang lebih baik dan pendidikan negeri gratis untuk sekolah kehutanan bagi anak-anak petani hutan yang disetujui
Kemudian digitalisasi seluruh pelayanan perizinan di lingkungan Kementerian Kehutanan, penerapan tarif pariwisata baru di 57 kawasan taman nasional, 134 kawasan wisata alam dan 85 suaka margasatwa untuk pembayaran nontunai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan berbasis masyarakat. anggaran alokasi.
Raja Antony optimis sektor kehutanan yang dikelola secara lestari akan membawa banyak manfaat di masa depan.
Mulai dari membantu mewujudkan swasembada pangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pinggir hutan.
“Kami sangat optimis sektor kehutanan yang dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi motor penggerak swasembada pangan nasional, ketahanan sumber daya air, peningkatan kerja sama ekonomi negara, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. .