TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin pembukaan multiinvestor tahap ke-8 di ibu kota negara kepulauan Kalimantan Timur (IKN) pada Rabu (25/9/2024).
Rekor baru ini mencakup satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor dalam negeri.
Selasa (24/9/2024) sore nanti, Jokowi akan melakukan pendaratan perdana menggunakan pesawat kepresidenan di Bandara IKN dari Pontianak.
Berdasarkan informasi, Presiden Jokowi dijadwalkan mendarat di Bandara IKN pada Selasa sore pukul 15.00 WIB.
Pantauan Tribun di lokasi, beberapa kendaraan kepresidenan, termasuk aparat keamanan presiden, sudah siap di bandara.
“Beliau akan menggunakan penerbangan kepresidenan RJ85 dari Pontianak menuju bandara IKN,” kata Yusuf Bermana, Deputi Bidang Etika, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.
Pengusaha tertarik berinvestasi di IKN
Agung Wicaksono, Deputi Komisi Keuangan dan Investasi IKN, mengatakan komitmen berbagai pihak untuk berinvestasi di nusantara semakin menguat, terbukti dengan antusias calon investor berkunjung ke IKN dan mengirimkan Letter of Intent (LOI). Otoritas.
Menurut dia, minat investor asing terhadap potensi nusantara sama besarnya dengan investor dalam negeri.
Meski demikian, Komisi IKN tetap mengedepankan kehadiran merek lokal kebanggaan bangsa. Hal ini sejalan dengan visi Nusantara bahwa karya anak bangsa dapat memberikan kontribusi yang besar tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga dunia internasional.
“Dari 8 Groundbreaking (GB) dalam satu tahun, dari GB-1 pada September 2023 hingga GB-8 pada September 2024, ini menunjukkan investasi di IKN benar-benar berjalan dan terealisasi. Ada yang sudah beroperasi dan inisiasi,” kata Agung. .
Menurut dia, komitmen Presiden Jokowi untuk menjadikan investasi sebagai pilar utama pengembangan IKN diwujudkan komisi IKN pada tahun ini dengan merintis investor dari dalam negeri dan luar negeri.
“Stabilitas IKN ke depan oleh Presiden terpilih akan semakin memperkuat kepercayaan investor di masa depan,” kata Agung.
Dia mengatakan investasi swasta asing masuk untuk pertama kalinya melalui Delonix Bravo Investment asal Tiongkok, sebuah perusahaan utilitas campuran yang mengembangkan hotel, apartemen, perkantoran, dan pusat perbelanjaan.
Dua perusahaan dalam negeri yang berinvestasi di nusantara, Primahotel Management Indonesia, yang akan membangun hotel bintang 3, dan PT Plataran Boga Rasa, yang akan membangun arena, juga dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama.
Sementara dua perusahaan telah bermitra secara internasional, Australia Independent School yang akan membangun sekolah internasional dari tingkat PAUD hingga SMA, dan PT Magnum Investment Nusantara akan membangun kawasan residensial dan komersial.
Troy Pantouw, Staf Khusus Komisi Humas IKN, mengatakan persiapan peletakan batu pertama ke-8 ini diliputi suasana yang penuh semangat dan positif, dimana masyarakat yang berkunjung ke nusantara juga memberikan tanggapan positif terhadap pembangunan yang sedang berlangsung.
“Ini bukti nyata bahwa nusantara diterima dengan baik dan menjadi kebanggaan bersama,” ujarnya. Milestone ke-8 ini menjadi landasan bagi rangkaian pembangunan yang berpuncak pada tahap ke-7. Pekan lalu, pembukaan Swissotel Nusantara, serta groundbreaking Mal Nusantara dan Duty Free, menambah daftar proyek infrastruktur dan fasilitas penting di nusantara.
Ia mengatakan, nusantara tidak hanya menjadi simbol kebanggaan bangsa sebagai kota yang dirancang dan dibangun oleh putra-putri terbaik bangsa, namun semakin menarik perhatian dunia internasional.
Milestone ke-8 ini menjadi bukti bahwa nusantara terus berkembang menjadi kota masa depan, kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan, serta menandai langkah penting menuju transformasi Indonesia di kancah global.
7 Investor di 7th Foundation
Pada Senin (12/8/2024), Otoritas IKN menggelar peluncuran ketujuh yang melibatkan empat investor.
PT Intiland Development Tbk (Intiland; DILD) tengah mengembangkan kawasan mixed use dengan nilai investasi Rp2,6 triliun melalui PT Inti Collaboration Nusantara dan PT Adiwarna Harapan Nusantara.
Nantinya, PT Bank Central Asia (BCA) Tbk membangun kantornya di nusantara dengan nilai investasi Rp 75 miliar.
Selanjutnya, PT Hotels Papua International akan membangun Swiss-Belhotel Nusantara dengan nilai investasi Rp300 miliar.
Terakhir, Royal Golden Eagle (RGE) Group akan membangun Nusantara International Convention Center dan Hotel dengan nilai investasi Rp 2 triliun.
Berpotensi ditinggalkan
Jika Perpres IKN tidak dikeluarkan hingga akhir masa jabatan Jokowi, maka dampaknya terhadap investor akan sangat besar, kata Ekonom Senior UPN Jakarta dan Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat.
Menurut dia, ketidakpastian tersebut akan menimbulkan kegelisahan di kalangan investor atau pihak yang ingin menanamkan modalnya di IKN.
“Investor umumnya membutuhkan kepastian hukum dan kepastian pelaksanaan proyek, terutama pada proyek berskala besar seperti IKN,” kata Akhmat kepada Tribun, Senin (23/9/2024).
Ahmad mengatakan, meski Perpres IKN tertunda, banyak calon investor yang menunda atau menarik komitmennya karena ketidakpastian kepemimpinan selanjutnya.
Belakangan, pergantian pemerintahan yang membawa arah kebijakan berbeda dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa program tersebut akan ditinggalkan atau dihentikan sama sekali.
“Investor internasional, khususnya, sangat sensitif terhadap stabilitas politik dan peraturan, dan tanpa kepastian ini, mereka kemungkinan besar akan mengalihkan modalnya ke proyek lain yang menjamin keamanan dan stabilitas,” ujarnya.
Di sisi lain, dia mengatakan ada kemungkinan proyek infrastruktur yang sedang berjalan juga akan terhenti. Jika investor besar mulai ragu, dana mungkin tidak tersedia tepat waktu untuk menyelesaikan proyek-proyek tambahan seperti alun-alun tol, kantor pemerintah, dan fasilitas lainnya.
“Hal ini akan semakin memperburuk kondisi proyek IKN, memperpanjang tenggat waktu, dan menambah biaya yang pada akhirnya akan menjadi beban anggaran yang berat bagi negara,” ujarnya.
Singkatnya, jika Perpres IKN tidak diterbitkan pada masa pemerintahan Jokowi, maka risiko gagal menarik dan mempertahankan investasi akan semakin tinggi, lanjut Ahmad.
Ahmad menambahkan, hal ini juga dapat mempengaruhi citra Indonesia sebagai negara berkembang yang berupaya menarik investor melalui proyek ambisius seperti IKN.
Oleh karena itu, Ahmad menilai ketidakpastian ini harus segera diatasi agar tidak mengganggu rencana strategis dan merusak kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap stabilitas kebijakan nasional.
“Pemerintah ke depan harus lebih transparan dalam mengevaluasi rencana relokasi ini. Tanpa kajian dan perencanaan yang jelas, ada risiko proyek ambisius ini menjadi beban tambahan APBN tanpa memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat,” jelasnya.