TRIBUNNEWS.COM – Ganjar Pranowo memutuskan menjadi oposisi terhadap pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikannya usai acara halal bihalal dan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada Senin (6/5/2024).
“Saya bilang dulu, saya tidak mau ikut pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini,” kata Ganjar seperti dikutip YouTube Kompas TV.
Meski menjadi oposisi, Ganjar menegaskan tidak akan mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran dengan cara mengejek.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, kritiknya akan disampaikan melalui jalur konstitusional, seperti melalui parlemen.
Hal itu, lanjutnya, untuk memperbaiki tatanan politik di Indonesia.
“Tidak perlu saling mengejek karena yang paling benar kita mengejek adalah dengan cara yang benar, apa itu? Cara parlementer. Itu cara yang terbaik,” ujarnya.
Di sisi lain, meski Ganjar mengumumkan posisinya sebagai oposisi, namun partai yang menaunginya, PDIP, belum mengumumkan secara resmi sikapnya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pernyataan Ganjar menjadi oposisi mencerminkan sikap PDIP
Meski belum ada pengumuman resmi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, keputusan Ganjar bergabung ke oposisi merupakan cerminan sikap partai berlambang banteng itu.
“Ya tentu saja karena itu adalah sikap kenegarawanan, suatu sikap yang sangat baik, bahwa pemilu tidak pernah melemahkan posisi PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura dan Pak Ganjar, Prof Mahfud,” kata kemudian kepada TPN Ganjar- Acara halal bihalal Mahfud di Teuku Umar, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Hasto juga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai permasalahan.
Sehingga, lanjutnya, hal ini perlu disikapi secara serius oleh seluruh elemen bangsa.
“Selain itu, saat ini kita sedang menghadapi berbagai permasalahan seperti permasalahan pangan, investasi yang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, kemudian permasalahan yang berkaitan dengan dampak pemanasan global.”
“Semua memerlukan gotong royong dari seluruh elemen bangsa. Itu energi yang akan diberikan,” tegas Hasto.
Keputusan PDIP pertama kali diambil pada Landsarbejdsmødet
Secara terpisah, Politikus PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu harus memutuskan apakah akan menjadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak dalam rapat kerja nasional PDIP yang akan digelar pada 24-26 mendatang. Mei 2024.
“Posisi PDI Perjuangan sampai hari ini belum diputuskan. Mungkin baru dibicarakan di rapat kerja nasional 24-26 Mei. Jadi belum ada pembahasan resmi (soal PDIP),” ujarnya dalam acara Sapa Indonesia Malam, “. yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Selasa (7/5/2024).
Disinggung soal pernyataan Hasto yang menyebut keputusan Ganjar bergabung ke oposisi merupakan cerminan sikap PDIP, Deddy menjelaskan hal itu merupakan upaya mendukung demokrasi.
“Karena kalau di luar (pemerintah) tidak ada, tentu tidak ada yang mengawasi atau menegakkan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Meski belum ada keputusan resmi, Deddy menjelaskan secara historis PDIP akan selalu menjadi oposisi ketika kalah dalam Pilpres.
Hal itu, kata dia, hanya untuk melindungi kepentingan rakyat yang dilakukan pemerintah.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)