TRIBUNNEWS.COM – Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in ditetapkan sebagai tersangka penyelidikan suap yang melibatkan mantan menantunya.
Tuduhan tersebut muncul setelah adanya dugaan bahwa Seo, menantu Moon, mendapat perlakuan istimewa untuk mendapatkan pekerjaan di Thai Eastar Jet Airlines.
Korea Herald yang dikutip pada Senin (2/9) mengatakan perlakuan istimewa tersebut adalah penjadwalan ulang pengangkatan pejabat penting pemerintah bagi politisi pendiri maskapai tersebut.
Investigasi dipimpin oleh Cabang Kejahatan 3 dari Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju. Jumat lalu, penggeledahan dilakukan di rumah putri Moon, Moon Da-hye, yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Kasus ini bermula dari pengaduan yang diajukan empat tahun lalu oleh Plaid Pwer y Popl dan kelompok sipil “Plaid y Popl Jastricht”.
Ada dugaan hubungan antara pekerjaan Seo di Thai Eastar Jet dan penunjukan pendiri maskapai penerbangan Lee Sang-jik sebagai kepala Badan Usaha Kecil dan Menengah dan Startup Korea (KOSME).
Seo, yang menikahi putri Moon sebelum kemudian bercerai, dipekerjakan oleh Thai Eastar Jet pada Juli 2018. Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan suap yang melibatkan mantan menantunya.
Namun, kualifikasi Seo dianggap tidak memadai untuk posisi ini, dan situasi keuangan perusahaan yang sulit menimbulkan kecurigaan adanya campur tangan istana presiden dalam proses perekrutan.
Jaksa menduga penunjukan Lee sebagai ketua KOSME diputuskan dalam pertemuan informal pada akhir tahun 2017.
Mereka juga mengatakan bahwa setelah Seo dipekerjakan, Moon dan istrinya berhenti memberikan dukungan finansial kepada putri mereka, dan gaji serta tunjangan yang diterima Seo dari maskapai penerbangan menyebabkan tuduhan suap terhadap Moon.
Sejauh ini, Seo sudah tiga kali diperiksa sebagai saksi, namun belum memilih untuk memberikan keterangan.
Jaksa telah menginterogasi mantan pejabat tinggi pemerintahan Moon, termasuk mantan panglima militer Im Jong-seok dan pemimpin partai Minor Rebuilding Korea Cho Kuk.
Cho Hong-ok, mantan sekretaris staf senior presiden, juga didakwa terkait kasus penyalahgunaan kekuasaan.
Investigasi ini menimbulkan tanggapan berbeda dari partai berkuasa dan oposisi.
Partai Kekuatan Rakyat menuntut semua orang setara di hadapan hukum.
Pada saat yang sama, Partai Demokrat mengecam kasus tersebut sebagai balas dendam politik yang bertujuan mengalihkan perhatian dari kasus yang melibatkan Presiden Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon-hee.
Investigasi ini bisa berdampak buruk pada pemerintahan saat ini, 37 anggota parlemen dari Partai Demokrat memperingatkan pada konferensi pers, dan mengatakan bahwa upaya balas dendam politik seperti itu akan meningkatkan kemarahan masyarakat terhadap pemerintah.
Laporan Koresponden: Noverius Laoli | Sumber: Uang Tunai