Wartawan Tribunnews.com Endrapta Pramudhiaz melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bertemu mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di kantornya pada Jumat (19/4/2024) untuk membahas percepatan transformasi digital di Indonesia.
“Perdebatannya mencakup kekhawatiran mengenai pusat data, konektivitas, ID digital, dan penggunaan teknologi terkini, serta kecerdasan buatan generatif, yang perkembangannya merupakan lompatan kuantum dengan risiko yang tidak terduga saat ini,” ujarnya. , Jumat (19.04.2024).
Budi mengatakan, dukungan dan kolaborasi Tony Blair Global Institute membantu pemerintah mempercepat transformasi digital dan mengembangkan layanan publik berbasis digital.
Ia juga berharap kerja sama dengan Tony Blair Global Institute dapat melanjutkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan memenuhi tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Kami mengapresiasi dukungan TBI terhadap beberapa agenda Cominfo,” kata Budi.
Diharapkan kerjasama kedepannya dapat terus berjalan lebih baik dan sesuai dengan pedoman internal yang ada
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menjelaskan pembahasan percepatan transformasi digital nasional terkait penerapan SPBE yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Dikatakannya, kerja SPBE terbagi ke masing-masing kementerian dan masing-masing lembaga.
Kominfo bertanggung jawab atas interoperabilitas server baik di otoritas daerah, pusat, kementerian, dan lembaga.
“Kemudian kami juga membahas data center yang mendukung infrastruktur sekaligus konsolidasi 27.400 aplikasi yang tersebar di masing-masing instansi,” ujarnya.
Nezar mengatakan pertemuan tersebut kaya akan diskusi mengenai pentingnya kepemimpinan digital dalam implementasi transformasi digital secara menyeluruh.
Menurutnya, jika berkaca dari pengalaman Inggris, perlu adanya badan yang berwenang memimpin atau mengelola proses transformasi digital.
“Dulu bersama Tony Blair dan timnya, kami mencoba berdiskusi tentang pengalaman negara agar ada semacam kepemimpinan digital. Akan lebih sempurna jika penanggung jawabnya diberi semacam amanah atau wewenang. .” kata Nezar.
Terkait identitas digital, Nezar menyatakan hal ini menjadi pembahasan penting sebagai bagian dari digitalisasi pelayanan publik.
Identitas digital dinilai penting dan perlu mendapat perhatian. “Karena berperan penting dalam digitalisasi negara,” kata Nezar.