Laporan reporter Tribunnews.com Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap berharap masyarakat tidak memilih calon daerah yang terkait oknum koruptor pada Pilkada 2024.
Menurutnya, hal ini penting karena Pilkada menjadi momentum masyarakat untuk memajukan daerahnya.
Harapannya, kembali ke masyarakat untuk terus memilih calon yang punya rekam jejak bagus dan tidak ada kaitannya dengan korupsi. Ini ideal, kata Yudi kepada wartawan, Jumat (11/1/2024).
Mantan Ketua Forum Pekerja KPK ini mengimbau masyarakat mencermati hasil calon gubernur daerah yang punya koneksi dengan oknum koruptor.
Selain itu, kata dia, informasi kini sudah tersedia sehingga masyarakat mudah mengetahui latar belakang pelamar daerah sesuai referensinya.
“Iya, ujung-ujungnya terserah masyarakat yang memilih. Banyak dari para kontestan yang punya latar belakang jelas, punya rekam jejak, atau punya koneksi dengan pejabat koruptor,” ujarnya.
Meski demikian, Yudi mengaku tidak ada larangan bagi keluarga atau kerabat pelaku koruptor untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Bahkan, mantan pejabat koruptor yang sudah menyelesaikan masa hukumannya bisa kembali mencalonkan diri.
“Ini berimplikasi pada demokrasi seperti pemilu,” ujarnya.
Meski demikian, Yudi tetap menyarankan masyarakat memilih calon gubernur daerah yang tidak ada kaitannya dengan korupsi.
“Pilkada ini sangat penting karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kandidat ini mempunyai kewenangan untuk menganggarkan, mengangkat, dan mengangkat pejabat daerah yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Intinya, sudah saatnya masyarakat memilih calon dengan hati-hati dan juga peran aparat penyelenggara pemilu dan penegak hukum untuk membantu mewujudkan pemilukada yang adil, tutupnya.