Laporan reporter Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori memperkirakan penyediaan anggaran untuk proyek pangan non bergizi dengan menggunakan dana APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun masih perlu habis.
Menurutnya, masih banyak detail yang masih rumit dan belum diketahui.
“Ya, ini adalah anggaran kompromi.” Bahkan Rp 71 triliun pun besar untuk periode pertama atau tahun pertama,” ujarnya kepada Tribun, Selasa (25/6/2024).
Pak Khudori mengaku belum mengetahui secara pasti seperti apa program demokrasi yang akan dijalankan oleh Presiden baru terpilih Prabowo Subianto ke depannya.
Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat yang teknik pelaksanaannya terasa sangat abu-abu.
“Masyarakat sepertinya bernasib sama. Yang jelas proyek ini bagus. Terlepas dari pro dan kontranya, proyek ini bagus,” ujarnya.
Selain memberikan manfaat bagi penerima manfaat proyek, seperti anak sekolah dan ibu hamil, proyek ini dapat menimbulkan multiplier effect yang besar dan meluas.
Baik untuk UMKM maupun sektor transportasi, distribusi/transportasi, pertanian dan sektor lainnya.
Seberapa besar dan luas multiplier effectnya tergantung pada desain proyeknya.
Jika proyek ini diorientasikan oleh mayoritas yang terkait dengan UMKM, pengusaha lokal, bahan baku lokal, pangan lokal, maka multiplier effectnya tentu akan sangat luas.
Multiplier effect akan menjadi sempit dan kecil jika program dirancang berbeda.
“Kami masih belum mengetahui seberapa detail dan tepat proyek ini,” jelas Khudori.
Sebelumnya, program pangan bergizi gratis yang menjadi tema utama Presiden baru terpilih Prabowo Subianto akan Menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Nilai yang disepakati pemerintah Indonesia progresif dengan pemerintahan selanjutnya adalah Rp 71 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran sebesar itu sudah masuk dalam rancangan APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati bersama DPR.
Rinciannya 2,29 persen hingga 2,82 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Kita masuk posisi APBN dan disetujui presiden terpilih yaitu awal proses dengan anggaran awal Rp 71 triliun,” tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktur Pajak Kementerian Keuangan. Jakarta, Senin (24/6/2024).
Mantan Manajer Bank Dunia ini mengatakan, penggunaan anggaran untuk program pangan non-gizi atau MBG akan disiapkan tim Prabowo-Gibran secara rinci.
Menurut dia, defisit keuangan dan rasio utang masih terjamin sesuai batas keuangan negara.
“APBN kita kelola dengan cermat dan tetap terjaga kelestarian dan kesehatannya karena ini merupakan instrumen penting bagi pemerintahan saat ini atau yang akan datang dan komunikasi kita juga baik untuk berkomitmen pada pengelolaan keuangan yang prudent,” kata Sri Mulyani.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pangan non bergizi sebesar Rp71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Menurut Airlangga, rencana alokasi anggaran ini diketahui tim ekonomi Prabowo Subianto usai rapat gabungan antara pemerintah dan Satgas Sinkronisasi pemerintah.
“Prinsipnya beliau memahami dan menyetujui permasalahan yang dibicarakan dalam rapat kemarin, termasuk keterkaitan program unggulan gizi gratis yang telah dialokasikan dalam anggaran RAPBN tahun 2025 sekitar Rp71 triliun,” kata Airlangga.
Pertemuan antara pemerintah dan komite ekonomi presiden membahas permasalahan makroekonomi.
Kedua belah pihak juga menyepakati sejumlah makro yang dibahas dalam RAPBN 2025 di DPR.
Secara umum, pemerintah telah memutuskan bahwa tingkat inflasi di Indonesia akan dipertahankan pada tingkat yang diharapkan yaitu kurang dari 3%.
Posisi APBN 2024 serta defisit dan utang terhadap PDB masih sangat positif, kata Airlangga.