TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program pemberian makan gratis andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Nilai yang disepakati pemerintahan kabinet Indonesia progresif dengan pemerintahan berikutnya adalah Rp71 triliun.
Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati memastikan anggaran tersebut masuk dalam kisaran posisi proyek APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati bersama dengan CDP.
Rinciannya berkisar antara 2,29 persen hingga 2,82 persen terhadap PDB.
“Kami masuk posisi APBN dan presiden terpilih menyetujuinya, yakni anggarannya Rp 71 triliun,” tegas Sri Mulyani, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta. Senin (24/06/2024).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, anggaran program pemberian makan gratis atau MBG disiapkan secara matang oleh tim Prabowo-Gibran.
Menurut dia, kisaran defisit dan rasio utang akan dijamin sesuai batas aman dalam UU Keuangan Negara.
“APBN kita dikelola dengan hati-hati untuk menjamin stabilitas dan kesehatannya karena merupakan aset penting bagi pemerintahan saat ini atau di masa depan dan komunikasi kita akan tetap kuat untuk misi manajemen komunikasi cerdas,” kata Shri Mulyani.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Eirlangga Hartarto juga mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pangan gratis sebesar Sh71 triliun dalam proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Menurut Airlangga, rencana alokasi anggaran tersebut diketahui tim ekonomi kubu Prabowo Subianto setelah berdiskusi bersama pemerintah dan kelompok sinkronisasi.
“Beliau memahami dan menyetujui secara prinsip apa yang dibicarakan dalam rapat kemarin, termasuk keterkaitan program unggulan pemberian pakan gratis yang telah mendapat alokasi Rp71 triliun pada anggaran RAPBN 2025,” kata Aerlangga.
Kondisi makroekonomi juga dibahas dalam pertemuan tim ekonomi pemerintah dan presiden terpilih.
Kedua pihak juga menyepakati langkah makro yang tengah dibahas dalam RAPBN DPRK tahun 2025.
Hal ini termasuk menjaga inflasi Indonesia dalam kisaran target 3 persen.
Posisi APBN 2024 dan rasio utang terhadap PDB masih sangat positif, kata Aerlangga. Sinkronisasi
Anggota Kelompok Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Bidang Keuangan Thomas Giwandono meyakinkan bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terus berlanjut di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Bersama kakaknya, Budisatrio Givandono, Thomas Givandono mencalonkan pemerintah periode 2024-2029.
“Harus saya tegaskan, tidak ada perbedaan antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo,” kata Tommy, sapaan akrab Thomas, Kepala Pajak Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (24/6/2024).
Dia menyoroti, ada kesepakatan bersama antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan penyelenggaraan pangan gratis.
“Ini kesepakatan sebesar Rp 71 triliun antara pemerintahan saat ini dan masa depan. Tentu kita harus menunggu proses perputaran APBN di DPRK, ini penting untuk ditekankan,” jelas Thomas.
Tim Kubu Prabowo menilai jumlah Rp71 triliun cukup untuk mengelola program pemberian makan gratis untuk menciptakan sumber daya manusia yang semakin kompeten.
Tommy menegaskan, ini adalah prinsip dasar keuangan.
“Kami juga menekankan bahwa presiden terpilih berkomitmen terhadap target defisit yang diterima pemerintah saat ini dan DPRK,” ujarnya.
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga mengumumkan pada tahun 2025, rasio utang APBN tidak melebihi 50 persen.
“Rasio utang terhadap PDB Anda, yang beberapa minggu lalu mereka katakan di atas 50 persen, tidak mungkin,” kata Tommy.
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menjadi 2,82 persen PDB dari 2,29 persen.
Dengan temuan tersebut, maka rasio utang APBN berada di bawah batas aman sesuai UU Keuangan Negara.
Tommy Prabowo-Gibran menegaskan, optimisme terhadap kelangsungan tujuan pemerintahan merupakan hasil sinkronisasi pemerintahan saat ini dan pemerintahan mendatang.
Dia memastikan kedua belah pihak sepakat agar posisi APBN bisa berfungsi efektif dan lancar.
“Harap dicatat bahwa kami sekarang berkomitmen terhadap tujuan yang direncanakan dan disepakati dengan pemerintah dan PPK,” kata Thomas.
Ekonom senior Drajad Wibowo juga menampik pemberitaan media asing yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menaikkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen terhadap PDB.
Menurut dia, pemerintahan Prabowo dalam keadaan apa pun tidak akan menambah jumlah utang hingga setengah dari produk domestik bruto.
“Media malah tidak menyebut sumber resmi. Nama besar tapi orang tidak profesional membela etika dan prosedur jurnalisme,” kata Drajad kepada wartawan.
Ia menegaskan, program pemberian makan gratis yang dituangkan dalam visi dan misi dilaksanakan secara konsisten.
Namun hal itu terjadi secara bertahap, waktu dan skala.
Semuanya disesuaikan dengan ruang finansial yang tersedia.
Oleh karena itu, pelaku pasar tidak perlu khawatir dengan kekurangan keuangan. Pemerintahan Pak Prabowo akan sangat disiplin dalam pengelolaan keuangan, ujarnya.
Menurut Drajad, krisis utang membuat tantangan APBN semakin berat.
Oleh karena itu, tim ekonomi Presiden Prabowo akan sangat disiplin dalam pengelolaan utang.
“Saya masuk tim pemenangan Pak Prabowo sejak tahun 2014. Saya tahu betul beliau tidak ingin membebani generasi mendatang dengan utang. Makanya program Prabowo-Gibran dilaksanakan secara bertahap,” ujarnya. . (Jaringan Tribun/Reinas Abdila)