Laporan Jurnalis Tribunnews.com Indrapta Pramodias
TRIBUNNEWS.COM, BALI – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menolak pernyataan Indonesia adalah negara proteksionis.
Luhut mengatakan, ada negara tetangga Indonesia yang mengatakan hal tersebut. Dia tidak menyebutkan nama negara yang mengeluarkan pernyataan tersebut.
“Ada negara tetangga kita yang menyebut kita proteksionis. Itu sama sekali tidak benar,” ujarnya saat konferensi pers di 10th World Water Forum Media Center di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), di Nusa Dua, Bali, Pada hari Selasa. 21/5/2024).
Luhut mengatakan, hanya ada satu turunan yang dilarang dalam produksi nikel Indonesia, yaitu baja tahan karat.
Selebihnya, bahkan katoda, anoda, dll, dapat diekspor secara gratis.
“Bagi kami nikel hanya salah satu turunan yang kami larang, termasuk stainless steel. Kami bebas mengekspornya untuk katoda, anoda, dan sebagainya,” kata Luhut.
Lanjutnya, “Tetapi lapisan kedua ini ingin kita nikmati, karena mempunyai nilai tambah yang paling besar bagi bangsa Indonesia.”
Ia mengatakan, pemerintah Indonesia sangat memahami supply dan demand, serta mekanisme pasar.
Luhut kemudian mencontohkan di negara tetangga, biaya transportasi seperti gaji supir truk bisa mencapai US$300.000.
Biayanya besar karena harus menempuh jarak ratusan kilometer dengan truk, kata Luhut.
Lanjutnya, “Kami (di Indonesia) hanya membutuhkan satu atau dua dolar AS, dan kami hanya perlu mengangkutnya dari lokasi penambangan ke pelabuhan atau ke smelter.”
Luhut juga menegaskan, Indonesia tidak boleh dianiaya atau diintimidasi oleh negara lain.
“Kita tidak mau terintimidasi oleh negara-negara yang menginginkan kita tertinggal. Bangsa ini adalah bangsa yang besar. Kita tidak boleh terintimidasi oleh rakyatnya,” tutupnya.