TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan DPR RI (MKD), Adang Daradjatun membenarkan akan memaksa anggota DPR bermain judi online.
Adang mengatakan, pembatasan yang akan diberikan berbeda-beda, ada yang ringan, sedang, dan berat.
“Mari kita lihat (pertama) kasusnya dan sejauh mana keterkaitannya dengan anggota DPR RI yang diduga terlibat dalam kasus tersebut,” kata Adang di Tribun, Rabu (19/6).
Yang lebih penting, kata dia, MKD menemukan bukti pertama ada anggota DPR yang terlibat perjudian online.
Oleh karena itu, yang penting bagi MKD adalah harus ada bukti prima facie apakah anggota DPR RI itu ada hubungannya dengan perjudian online, kata Adang.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku mengetahui isu anggota DPR yang berjudi online.
Adang mengatakan, hanya anggota partainya yang mengetahui hal tersebut melalui media. Namun sejauh ini kami belum menerima kabar apa pun.
“Kami sudah tahu (tahu) dari media, tapi untuk MKD belum ada kabarnya,” ujarnya.
Wakil Ketua MKD Habiburokhman mengungkapkan, ada anggota DPR yang keluarganya mengadu ke MKD soal perjudian online.
“Tidak, tidak banyak, hanya sedikit (laporan),” kata Habiburokhman.
MKD, kata dia, memanggil anggota DPR yang diperiksa untuk memberikan teguran bahwa perjudian online melanggar kode etik anggota DPR.
Meski demikian, Habiburokhman menjelaskan MKD telah menerima laporan adanya anggota DPR yang diduga berjudi online selama pandemi Covid-19.
Wakil Ketua MKD Trimedya Panjaitan mengatakan, anggotanya menunggu laporan masyarakat mengenai anggotanya yang terlibat perjudian online.
“Iya tunggu cerita ini, ini pribadi,” kata Trimedya.
Trimedya meyakinkan MKD akan menindak tegas anggota DPR yang terlibat perjudian online.
Yang jelas sampai hari ini dan kemarin sebelum libur, Minggu kemarin belum ada kabar, katanya.
Di sisi lain, politikus senior PDIP ini menyebut sangat sulit mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam perjudian online.
“Bagaimana orang bisa terdiagnosis saat berjudi dan belum tentu ada yang depresi lalu melaporkannya,” kata Trimedya.
Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pemberantasan perjudian online memerlukan kerja sama.
“Kebanyakan pelaku trafficking, kata Presiden, berada di luar negeri. Kerja sama interpol, kerja sama antar negara, kerja sama antar menteri luar negeri itu penting,” kata Muhadjir.
Menurut Muhadjir, penanganan perjudian online lebih kompleks dibandingkan persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Meski begitu, Muhadjir mengatakan pendataan korban TPPO terus dilakukan.
“Tentu ini (judi online) lebih ribet dibandingkan mengurus TPPO. Saya contohkan dengan TPPO terkait. TPPO terkait sudah berjalan, berdasarkan catatan kami jumlahnya banyak,” kata Muhadjir. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat ditemui para awak media dalam rapat tingkat menteri di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (22/2/2024). (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)
Sementara itu Muhadjir mengatakan, mereka yang terkena dampak TPPO telah ditempatkan di balai pelatihan di Kementerian Ketenagakerjaan dan pusat keterampilan di Kementerian Sosial.
Korban TIP, kata Muhadjir, mendapat bantuan masyarakat jika tergolong keluarga miskin.
Begitu pula jika keluarga yang jatuh miskin akibat perjudian online akan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (IDS).
Padahal, kalau korbannya miskin misalnya, Kemensos akan menerapkannya secara langsung atau langsung, artinya khusus untuk korban atau undang-undang yang ada saat ini tidak bisa menerima, kata Muhadjir.
“Karena sesuai ketentuan, mereka yang menurut Kemensos tidak bisa miskin bisa dimasukkan sebagai penerima bansos melalui DTKS, pangan,” tambah Muhadjir.
Meski begitu, Muhadjir mengatakan masih ada proses persetujuan penambahan nama pada DTKS.
“Nah, kalau tertulis ya akan didalami ya. Masih didalami, masih dilakukan,” pungkas Muhadjir.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan bantuan kepada pelaku kejahatan atau pelaku perjudian online (Bansos).
Hal itu disampaikan Jokowi usai membahas bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah kemarin.
“Tidak ada,” kata Jokowi.
Jawaban senada juga dilontarkan Jokowi saat ditanya soal bantuan kemanusiaan.
Tidak ada program pemerintah untuk membantu penjahat atau korban perjudian online. Jadi tekanan
Peneliti Parlemen Forum Masyarakat Peduli Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengingatkan, anggota DPR akan mendapat tekanan karena kalah saat berjudi online.
Lucius mendesak Dewan Kehormatan DPR (MKD) mengeluarkan anggota DPR yang terbukti terlibat perjudian online.
Oleh karena itu, tindakan tegas tersebut dapat menghalangi anggota DPR lainnya untuk ikut bermain judi online.
“MKD harusnya mendukung mereka yang berjudi di DPR. Pemecatan bisa menghalangi anggota lain, juga masyarakat. Kalau ceritanya nasib anggota DPR yang dipecat karena judi online, masyarakat mungkin akan berpikir dua kali untuk ikut serta. perjudian,” ujarnya Peneliti Badan Legislasi Kepedulian (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di Kantor Matraman, Jakarta, Kamis (Fersianus Waku).
Menurut Lucius, MKD harus mewaspadai kerugian lebih lanjut akibat aktivitas perjudian bagi anggota DPR.
Karena perjudian online tidak hanya merusak isi dompet seseorang tetapi juga dapat berujung pada kejahatan lain seperti penipuan, korupsi, stres dan masih banyak lagi.
“Bagaimana anggota DPR bisa memikirkan kesejahteraan rakyat kalau otaknya membuat mereka menang judi? Kalau kalah judi, rakyat jadi was-was. ?” dia berkata.
Sementara Lucius khawatir anggota DPR yang bermain judi online menggunakan jabatannya untuk korupsi.
Parahnya, kalau perjudian dikurangi, kekuasaan Anda sebagai anggota DPR bisa disalahgunakan dengan meminta uang kepada rekanan bisnis atau proyek pemerintah. Ya, korupsi itu buruk, kata Lucius (Tribune Network/fah/kps/wly).