TRIBUNNEWS.COM – Anggota DPR dari Partai Demokrat dan PKS mendukung pembentukan Panitia Khusus (PANSAS) DPR RI untuk mengecam kerugian negara akibat inflasi atau mark-up beras impor 2,2 juta ton senilai Rp 2,7 triliun dan penundaan. dalam impor beras. Nilainya Rp 294,5 miliar.
“Sangat mendukung penyelesaian (Pansus Skandal Penandaan Impor Beras),” kata Andi Akmal Pasluddin, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saat dihubungi Selasa (9/7/2024). . ). )
Menurut dia, perlu dibentuk komisi khusus untuk mengetahui kebenaran peristiwa penandaan impor beras tersebut.
Jika peningkatan impor beras ini benar-benar terjadi, maka akan merugikan hati petani dan masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, ia berharap agar pansus dapat segera dibentuk untuk menangani permasalahan impor beras merek tersebut.
Sebab jika benar maka sangat melukai hati para petani dan masyarakat Indonesia.
Hal serupa juga disampaikan Suhardi Dukha, Anggota Komisi Partai Demokrat bagian IV DPR RI.
“Komisi khusus mengakui adanya dugaan kuat adanya kenaikan harga beli (beras),” kata Suhardi Duka.
Ia menduga anjloknya harga beras impor di Indonesia disebabkan stok milik negara produsen yang sudah lama tersimpan di gudang.
“Beras impor murah karena ada stok di gudang negara produsen. Stok beras di atas 6 bulan sudah tidak berasa,” imbuhnya.
Sebelumnya, DPR RI IV mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap skandal mark-up (perbedaan harga) kerugian negara akibat impor 2,2 juta ton beras senilai Rp 2,7 triliun dan keterlambatan pembayaran. impor beras. senilai Rp. 294,5 miliar.
Nanti akan kita usulkan dan dorong. Kita bisa mengungkap sejauh mana kebenarannya, kata anggota DPR dari PKB Daniel Johan dalam keterangannya, Minggu (7/7/2024).
Menurut dia, perlu dibentuk panitia khusus di DPR untuk mengecam skandal impor beras yang menjatuhkan nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog (Dirut) Bayu Krisnamurthi.
Selain itu, dia mengatakan perlu dibentuk panitia khusus penipuan impor beras untuk meningkatkan pengendalian pangan di Indonesia. Daniel Johan menegaskan, pembentukan komisi khusus tersebut merupakan komitmen pemerintah dan langkah menuju kedaulatan pangan.
“Sekaligus memperbaiki tata kelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah untuk mencapai kedaulatan pangan dan menjamin kemandirian pangan bagi petani,” tambahnya.
Sekadar informasi, usulan Pansus DPR soal skandal impor beras itu ditanggapi Direktur Politbiro RI Fernando Emas. Fernando mendorong pembentukan pansus terkait skandal markup (selisih harga) kerugian negara akibat impor beras sebanyak 2,2 juta ton senilai Rp 2,7 miliar dan keterlambatan impor beras senilai Rp 294,5 miliar.
Sebelumnya, Bulog menolak menaikkan harga impor beras sebanyak 2,2 juta ton senilai Rp 2,7 triliun yang dikirimkan kepada mereka.
Direktur Rantai Pasokan dan Utilitas Perum Bulog Mukhamad Suyamto menjelaskan, sebelumnya perusahaan asal Vietnam, Tan Long, mendaftar sebagai mitra Perum Bulog untuk operasional impor.
Namun dia menegaskan, perseroan tidak pernah memberikan penawaran harga kepada Bulog setelah penawarannya pada 2024. “Jadi tidak ada kontrak impor dengan Kapi pada tahun ini,” kata Suyamto dalam komunikasinya, Kamis (4/7). Gula Impor (CONTAN)
Sebelumnya, laporan dugaan adanya penandaan impor telah disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Kajian Demokrasi Rakyat (SDR) pada Rabu (3/7).
Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Kepala Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dan Kepala Bulog sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.
“Ada dugaan korupsi dari pihak Bapanas dan Bulog, karena dari hasil pengkajian dan penyidikan kami, ada dugaan markup dari dua instansi yang terlibat dalam impor beras tersebut,” kata Hari kemarin di KPK. bangunan. Menurut dia, kedua lembaga yang bertanggung jawab atas impor beras tersebut tidak berwenang menentukan harga. Akibatnya, terjadi perbedaan harga beras impor yang sangat mencolok.
Ia membeberkan data yang menunjukkan bagaimana praktik penandaan berlangsung. Dia menduga sebuah perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group akan menawar 100.000 ton beras dengan harga $538 per ton di bawah skema FOB dan $4.573 per ton di bawah skema CIF.
Dari sejumlah data yang dikumpulkan, disimpulkan bahwa realisasi harga beras impor jauh lebih tinggi dibandingkan harga penawaran. Pertanda tersebut juga diperkuat dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan Indonesia mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton senilai 371,60 juta dollar AS pada Maret 2024.
Artinya, Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata US$655 per ton. Dari angka tersebut, ada selisih harga atau markup sebesar $82 per ton, kata Hari.
“Kalau mengacu pada harga beras Vietnam yang ditawarkan, total selisih harganya sekitar $180,4 juta. Jika menggunakan kurs Rp 15.000 per dolar, perkiraan selisih harga beli beras impor diperkirakan mencapai $2,7 triliun. jelas Hari.