Wartawan Tribunnews.com, Rizki Sandi Spotra melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Republik Indonesia (AHY) Agus Harimurti Yudhoyono resmi melantik 25 pejabat madya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Republik Indonesia, Jumat (15/11). . /2024).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah.
Pelantikan 25 pejabat menengah itu langsung diawali dengan pengambilan sumpah pimpinan AHY.
Selanjutnya, AHY memberikan instruksi kepada pejabat setara Eselon II di Kementerian Infrastruktur dan Koordinasi Pembangunan Daerah RI.
Di bawah arahannya, AHY meminta seluruh pejabat madya di jajarannya bekerja sesuai dengan semangat dan cita-cita Presiden RI Prabowo Subianto.
AHY dalam pidatonya mengatakan, “Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Terpadu Infrastruktur dan Pembangunan Daerah secara khusus dengan harapan kita dapat membantunya dalam mensukseskan pembangunan infrastruktur, sehingga diharapkan dapat menjadi pusat pembangunan perekonomian nasional.” Gedung BJ Habibi, Birn, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat.
AHY meminta jajarannya bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat mulai dari Aceh hingga Papua.
Sebab, Kantor Penghubung yang dipimpinnya bertugas melakukan pemerataan pembangunan baik di perkotaan maupun perdesaan.
Menurutnya, jika pembangunan dilakukan secara merata, bukan tidak mungkin perekonomian seluruh wilayah akan membaik.
Oleh karena itu, kita semua diajak untuk bekerja sama melakukan yang terbaik, ujarnya.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu juga meminta jajarannya melanjutkan berbagai aspek kerja Kementerian Penghubung Kelautan dan Investasi (MARVIS) yang dulu menjabat.
Ia mengatakan, berbagai prestasi yang diraih Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengkoordinir Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Daerah RI patut dilanjutkan.
Pasalnya, meski Kementerian Koordinator Marves ditiadakan di bawah Presiden Prabowo Subianto, namun sebagian fungsi dan tanggung jawabnya tetap berjalan di Kementerian Koordinator yang saat ini dipimpin oleh AHY.
Oleh karena itu, jika dirasa akan ada perubahan nama, karena fungsi dan tugas pokoknya bukan lagi milik Kementerian Penghubung Kelautan dan Perikanan, kata AHY.
“Sekarang khusus infrastruktur, jadi namanya banyak yang berubah, tapi menurut saya pegawainya masih sama,” ujarnya.