TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Putu Supadma Rudana, Wakil Presiden Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPRK RI, meminta komitmen dana perubahan iklim senilai USD 100 miliar segera diimplementasikan.
Putu menyampaikan hal tersebut saat berkunjung ke New York, AS, untuk berpartisipasi dalam Forum Politik Tingkat Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan Forum Parlemen IPU, serta pertemuan dengan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang air.
Putu mengungkapkan sejumlah permasalahan yang dibahas dalam pertemuan forum internasional tersebut.
Pertama, membahas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan agenda tahun 2030.
Putu mengatakan, dari 17 tujuan SDG, tujuan 16 tentang perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat serta tujuan 13 tentang aksi iklim dibahas dalam agenda pertemuan tahun ini.
“Kedua isu tersebut kini akan menjadi pembahasan di mana masing-masing negara akan melaporkan kemajuannya dalam mencapai tujuan Agenda 2030 dan SDGs,” kata Putu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/7/2024).
Sebagai wakil DPR RI, Putu mempunyai pandangan terhadap perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat.
Anggota parlemen Bali ini berharap dunia akan terus berkomitmen pada sistem penyelesaian konflik yang memperhatikan kemanusiaan, keadilan dan juga fokus pada perdamaian.
Di sisi lain, Putu mengatakan DPR RI juga mendorong penguatan lembaga parlemen untuk terus mengembangkan peraturan atau undang-undang yang komprehensif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama permasalahan terkait perdamaian.
Selain itu, Putu juga mengangkat isu aksi terhadap perubahan iklim.
Putu mengatakan, adaptasi terhadap perubahan iklim harus dilakukan dengan benar-benar optimal.
Setiap orang harus menyadari bahwa perubahan iklim adalah masalah nyata dan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi harus diambil.
“Kami melihat isu perubahan iklim menjadi nyata dengan munculnya berbagai bencana dan permasalahan, antara lain cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan kenaikan suhu yang berujung pada gelombang panas yang pada akhirnya berujung pada kegagalan produk pertanian, sehingga ketahanan pangan di Indonesia semakin meningkat. Armenia : beberapa negara khawatir,” jelas anggota Persatuan Antar Parlemen untuk Pembangunan Berkelanjutan (IPU) tersebut.
Saat membahas isu perubahan iklim, Putu memperkenalkan DPR RI dalam intervensi mitigasi dan adaptasi isu perubahan iklim.
“Kita sampaikan setidaknya ada dua poin dalam adaptasi perubahan iklim, bagaimana kita membuat strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang komprehensif,” ujarnya.
Kedua, Putu menyampaikan bagaimana memastikan pendanaan perubahan iklim tersedia secara komprehensif dan disumbangkan oleh berbagai negara, terutama negara maju, yang menyediakan US$100 miliar setiap tahunnya kepada negara berkembang dan kurang berkembang (LDC atau negara miskin) untuk mendukung banyak negara terbatas. perkembangan.
“Komitmen negara maju sudah ditegaskan dengan komitmen minimal 100 miliar dolar AS per tahun. Namun komitmen tersebut hingga saat ini belum terealisasi dan kami tegaskan komitmen yang dijanjikan harus segera dipenuhi, kata Puti.
Sebab, lanjutnya, kebutuhan pendanaan perubahan iklim bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang (LDC) oleh negara-negara maju terus berlanjut dan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar dan telah dibahas pada COP28 Dubai, UEA.
Putu mengingatkan, kebutuhan dana tidak lagi mencapai miliaran dolar, melainkan sudah mencapai triliunan dolar AS.
Oleh karena itu, komitmen negara kaya/maju harus segera dilaksanakan.
“Komitmen negara-negara maju pada tahun 2020 untuk berkontribusi pada pendanaan perubahan iklim, dengan tujuan membantu negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Penting untuk diketahui, kata Putu, bahwa negara-negara berkembang dan negara-negara berkembang sedang mengalami tantangan karena dampak perubahan iklim nyata bagi mereka.
Beberapa contoh cuaca ekstrem antara lain banjir besar di Pakistan, kekeringan di berbagai belahan dunia, dan bahkan gelombang panas yang melanda lebih banyak negara dalam beberapa tahun terakhir.
“Kenaikan permukaan air laut juga mengancam negara-negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan, dan tentunya negara-negara kecil di kawasan Pasifik juga akan merasakan dampak yang signifikan,” kata Putu.
Putu mengatakan semua negara harus bisa memprioritaskan anggaran untuk mencapai Agenda 2030 dalam strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
“Melalui side event High Level Political Forum ini, kami ingin memastikan semua pihak memberikan kontribusi yang optimal dan DPR terus mendorong dan mengkritisi Pemerintah untuk mencapai Agenda 2030,” tutupnya.