TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditetapkan menjadi Ketua Umum (Ketum) partai tersebut untuk mempertahankan posisi tawarnya di hadapan pemerintahan Prabowo-Gibran berikutnya.
Direktur Jenderal Trust Indonesia Azari Ordinal mengatakan, secara hukum, Jokowi wajib menjadi ketua umum partai agar tidak terabaikan atau diabaikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Secara historis, setelah lengser, banyak presiden Indonesia yang memimpin partai dan menjadi ketua umum partai. Nyonya. Mega dan Bpk. SBY adalah teladan yang baik bagi semua orang. “Mungkin termasuk Paco Jokowi,” kata Azari dalam keterangannya kepada media, Rabu (29/5/2024).
Selain itu, menurut Azari, banyak program pemerintahan Jokawa yang belum terlaksana dan akan dilanjutkan pada pemerintahan berikutnya.
Satu-satunya cara untuk menjamin terlaksananya program tersebut, kata dia, adalah dengan berpartisipasi dalam visi pemerintahan Probov-Gibran melalui pengaruh terhadap partai politik.
“Memiliki Gibran (putra Jokava) saja tidak cukup. Jokowi harus punya partai politik agar bisa mengontrol proses program pemerintah. Tanpa partai politik, tidak ada interaksi dan (pengaruh) partisipasi Jokowi. Jangan lupa parpol menjadi bagian penting dalam pemerintahan karena pemilu 2024 (Prabowo Gibran), ujarnya.
Azari menambahkan, posisi PDIP yang menentang pemerintahan Probov-Gibran pada akhirnya menjadikan Jokowi semakin penting sebagai ketua umum partai.
Pasalnya, pemerintahan Probov-Gibran sangat membutuhkan kekuatan politik Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan politik.
“Ide Jokowi menjadi Ketum Parpol semakin relevan karena PDIP akan memilih jalur oposisi. Probova-Gibran membutuhkan anak buah Jokowi untuk memegang kekuasaan politik dan oposisi agar tidak ikut campur dalam pemerintahan. Karena itu, Jokowi pasti akan menduduki posisi Polri jika PDIP menjadi partai oposisi, jelasnya.
Masih beredar rumor bahwa Yokawa akan menjadi ketua partai politik lama. Antara lain Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, dan Partai Nasdem.
Namun, Azhari mengatakan sepertinya kemampuan Jokowi hanya fokus pada Gerindra dan PAN yang tidak banyak memberikan perlawanan terhadap dirinya.
Menurut dia, kedua kubu sudah terang-terangan membuka karpet merah bagi pencalonan Jokawa.
“Ada kemungkinan Yokawa menjadi Ketum Gerindra, karena setelah Prabova menjadi presiden, Prabova tidak bisa menjadi ketua umum partai. Apalagi, semua orang tahu Probova bisa meraih kursi presiden berkat dukungan Jokowi. Ya semacam tukar menukar, Prabova jadi presiden, Yokawa jadi Ketua Umum Partai Gerindra, ujarnya.
“Sekarang di PAN, Jokowi sangat dibutuhkan karena tidak ada politisi di partai ini setelah kepergian Amin Rais. Sebagai presiden dua periode, PAN membutuhkan pengalaman dan kemampuan Jokowi untuk memenangkan pemilu dan menggalang dukungan masyarakat. Jika Jokowi menjadi Ketua Umum Partai, PAN, atau Ketua Dewan Pertimbangan partai, maka daya tarik PAN di mata pendukung Jokowi akan semakin meningkat, ”ujarnya.