TRIBUNNEWS.COM – Mencontoh 143 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Korea Utara juga mendukung resolusi PBB tentang keanggotaan penuh Palestina.
Hal itu diumumkan Kementerian Luar Negeri Pyongyang pada Minggu (12 Mei 2024).
Pyongyang juga mengkritik langkah AS yang terus menghalangi resolusi tersebut, mengutip Tribunnews dari Korea Herald pada kesempatan tersebut.
Seperti diketahui sebelumnya, Amerika memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengakui keanggotaan penuh Palestina, sebuah status yang sudah lama dicita-citakan Palestina di PBB.
Palestina telah menjadi “negara pengamat non-anggota” di PBB sejak tahun 2012.
Pernyataan itu disampaikan setelah Majelis Umum PBB pada Jumat (5/10/2024) meminta Dewan Keamanan untuk “mempertimbangkan lebih lanjut” keanggotaan penuh Palestina.
“Korea Utara sepenuhnya mendukung hal ini,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea.
Dalam pernyataannya, Korea Utara juga menyatakan bahwa Amerika Serikat telah secara brutal melanggar hak-hak rakyat Palestina. Korea Utara telah menunjuk duta besar baru untuk PBB
Selain itu, pada kesempatan yang sama, Korea Utara menunjuk duta besar baru untuk menggantikannya di PBB di Jenewa.
Kabar tersebut dimuat di situs PBB pada Sabtu (11/5/2024).
Jo Chol-su telah ditunjuk sebagai duta besar baru Korea Utara untuk PBB.
Jo Chol-su sebelumnya adalah direktur organisasi internasional di Kementerian Luar Negeri Korea Utara.
Dia memulai tugas barunya pada akhir pekan lalu setelah mengembalikan mandatnya ke kantor PBB di Jenewa dari Korea Utara pada Jumat (10/05/2024).
Jo diangkat lima bulan setelah pendahulunya Han Tae-song dipanggil kembali ke Korea Utara.
Han Tae-song dipanggil kembali ke Pyongyang atas tuduhan keterlibatannya dalam penyelundupan gajah.
Mengenai pelantikan Jo Chol-su, duta besar baru memiliki “banyak pengalaman” bekerja dengan PBB.
Jo Chol-su dikenal karena menjabat sebagai Sekretaris Pertama di Misi PBB di Korea Utara di Jenewa dan sebagai Pejabat Negara untuk Program Pangan Dunia dan Misi UNDP di Pyongyang.
Dia juga sebelumnya bekerja di Departemen Amerika Utara di Kementerian Luar Negeri Korea Utara, di mana dia mengawasi negosiasi terkait program senjata nuklir negara tersebut.
(Tribunnews.com/Bobby)