TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik, Hendri Satrio mengungkap penyebab konflik yang diduga kian meningkat antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Sokarnoputri.
Hendry menilai pernyataan Megawati menunjukkan kemarahannya terhadap pemerintahan Jokowi dalam pidatonya di acara Perindo, Selasa (30/7/2024).
“Saya berasumsi Nona Mega marah pada pemerintah negara ini, marah pada rezim yang berkuasa, tapi sekaligus khawatir.”
“Cik Mega bilang, ‘Bagaimana kita bisa jadi seperti ini? Apa masalahku?’ “Kalau kita mengacu pada komunikasi politik, itu salah satu bentuk kegelisahan dan kemarahan,” kata Hendri dalam dialog Indonesia Lawyers Club, Kamis (1/8/2024).
Menurut Hendry, setidaknya ada tiga dugaan penyebab meningkatnya konflik antara Jokowi dan Megawati. 1. UM tidak setuju selama 3 periode
Hendry menilai Megawati mulai mengibarkan bendera perang terhadap Jokowi saat menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Sayang sekali Pak Jokowi ketika ketuanya tidak mengizinkannya menjabat tiga periode justru menunjukkan Bu Mega taat hukum.
“Tapi sempat tersebar kalau dia mau tiga periode, jadi itu asal usulnya, mungkin yang pertama ditanyakan Bu Mega kenapa kita seperti ini? Ada apa dengan saya? Mungkin itu saja,” kata Hendry. 2. Megawati menyangkal keabadian
Alasan lainnya, menurut Hendri, Megawati menolak keberlanjutan.
“Ibu Mega menolak kesinambungan dalam arti kesinambungan kekuasaan, bukan kesinambungan pelayanan atau perjuangan ideologi seperti di partai politik.”
“Apa itu? Iya, ada anak ke sana. Jadi Puan Mega menegaskan, keberlanjutan seperti itu tidak bisa dilakukan. Harusnya keberlanjutan itu soal pelayanan, pembangunan, ideologi, bukan soal kekuasaan,” jelasnya. 3. Megawati tidak bisa dijinakkan
Alasan ketiga, menurut Hendry, Megawati merupakan satu-satunya Ketua Umum partai politik yang hingga saat ini gagal dijinakkan oleh Jokowi.
“Boleh saja dia sendiri, semua parpol lain di bawah Pak Jokowi,” kata Hendri.
Hal ini terlihat di depan mata kita pada pemilukada.
Beberapa daerah penting seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah belum mengungkapkan siapa yang didukung Jokowi.
“Di Jakarta belum ditentukan siapa yang akan bertanding, meski rumor menyebutkan kemungkinan RK (Ridwan Kamil).”
Mungkin karena Jokowi belum memutuskan apakah Kaisang akan bertanding di Jakarta atau Jawa Tengah, ujarnya.
Kemudian di Jawa Barat, Hendry, Ketua Umum Golkar Airlanga Hartarto, Ridwan Kamil yang punya selektivitas kuat harus berangkat ke Jakarta.
Kemungkinan suara Golkar di Jabar akan hilang atau berkurang.
Lalu kita bisa merujuk ke Sumut ketika Airlanga mengatakan saya menginginkan Musa Rajekshah-Bobby Nasution. Tapi kemudian Bobby ke Gerindra dan dicalonkan sebagai calon gubernur lalu didukung oleh Golkar, kata Hendry.
Partai lain patuh pada Tuan Jokowi, tapi tidak pada Puan Megawati, tutupnya. Pernyataan Megawati Presiden ke-5 RI Megawati Sokarnoputri menyampaikan pidato kebangsaan pada Selasa (30/7/2024) saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta. (Berita Tribun/Irwan Rismavan)
Megawati menyoroti beberapa kasus hukum yang melibatkan PDIP.
Sekjen PDIP Hasto Cristianto yang bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Harun Masiku, hingga dugaan korupsi Wali Kota Semarang Hewarita Gunrayanti Rahu.
“Kenapa diperlakukan seperti ini PDI Perjuangan, saya tanya kepada anggota konstitusi, pengacara, sebenarnya apa yang salah dengan saya? Oh iya, silakan dipikirkan,” kata Mega suatu ketika.
Ia curiga dirinya menjadi sasaran aparat, namun tidak berani.
“Cobalah jika kamu bisa, tapi aku tidak berani menerimanya.”
“Iya, jadi sasarannya ada di sekitar saya,” ujarnya.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto)