Dilansir reporter Tribunnews.com, Cherul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Panitia Kedelapan DPR RI Abdul Wachid membantah ada politisasi di balik pernyataan pembentukan Panitia Khusus (Ponsus) Haji.
Politisasi yang dimaksud di sini adalah pemanfaatan Pansus Haji untuk menekan beberapa partai politik.
Wahid menegaskan, Pansus Haji merupakan upaya penyempurnaan penyelenggaraan haji.
“Kalau ada yang ngotot Panitia Khusus (Haji) berpolitik, itu tidak benar. Padahal, itu yang dilakukan teman-teman atau politisi Partai Rakyat Demokrat, ya politik, tapi tujuannya bukan untuk menggulingkan, Tapi untuk meningkatkan penyelenggaraan haji,” kata Wahid dalam keterangannya, Selasa (25 Juni 2024).
MLA Partai Gerindra menguraikan beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian serius dan penyelesaian segera.
Dia menyoroti lemahnya diplomasi antara Indonesia dan Arab Saudi.
Ia menekankan pentingnya diplomasi antar negara, tidak hanya melalui Kementerian Haji, tetapi juga melalui Kementerian Luar Negeri dan tekanan pimpinan nasional.
“Kami melihat diplomasi kami lemah. Karena ibadah haji dilakukan di Arab Saudi, maka diplomasi ini penting untuk reformasi di sini. Perlu adanya diplomasi antar negara, yang tidak bisa hanya dilakukan di tingkat kementerian saja, tapi harus dilakukan menekankan masa depan antara raja dan presiden,” ujarnya.
Wahid menyoroti persoalan visa, baik visa haji maupun non-haji, yang kerap menimbulkan permasalahan bagi masyarakat.
Pasalnya, sebagian WNI tertipu dengan janji harga murah, menggunakan visa non-haji untuk berangkat haji, hingga akhirnya ditinggalkan di Arab Saudi.
Wahid mengatakan, pembentukan Panitia Khusus Haji ini tidak hanya bertujuan untuk kepentingan politik, namun juga untuk kemaslahatan umat dan perbaikan penyelenggaraan haji ke depan.
“Ini bukan untuk kepentingan politik, tapi untuk kemaslahatan umat dan untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Saya kira tidak ada fraksi yang akan menyerah dengan keputusan pansus (haji),” ujarnya. menyimpulkan.