TRIBUNNEWS.COM – Kenaikan biaya kuliah (UKT) perguruan tinggi negeri (PTN) masih menjadi sorotan.
Terkait hal itu, calon presiden, Prabowo Subianto, mengaku berkomitmen.
Prabowo mengatakan, dirinya memutuskan untuk mengurangi UKT di perguruan tinggi negeri.
Oleh karena itu, ia akan bekerja keras untuk mencapai keinginannya.
Apalagi di perguruan tinggi negeri yang dibangun dengan uang rakyat (uang APBN) tidak boleh mahal, kalau bisa sangat minim atau gratis.
“Ini harus kita kalkulasi dan bekerja keras,” kata Prabowo dalam acara eksklusif televisi swasta bertajuk “Prabowo Subianto Berbicara untuk Indonesia” pada Rabu (22/05/2024).
Prabowo menyoroti perubahan sistem pendidikan pasca Orde Baru.
Dunia pendidikan, kata mantan Danjen Kopassus, sudah menjadi industri yang lekat dengan nilai-nilai kapitalisme.
Jadi masyarakat percaya semuanya bisa dipasarkan, padahal ini barang publik, kewajiban sosial negara, kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, pemerintah akan mencari cara untuk memperbaiki dunia pendidikan.
Salah satu program yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan negara secara signifikan adalah industrialisasi yang dicanangkan Presiden Jokowi hingga saat ini.
“Tentunya harus turun, agar bisa memberi nilai tambah dan meningkatkan pendidikan,” ujarnya. Wakil Presiden Ma’ruf
Wakil Presiden Ma’ruf Amin (Wakil Presiden) mengatakan biaya melanjutkan pendidikan tinggi mahal.
Ia melanjutkan, pemerintah masih belum bisa menanggung seluruh biaya pendidikan tinggi.
Oleh karena itu, kata Ma’ruf, dibentuklah Universitas Negeri Hukum (PTN-BH).
Menurut dia, tujuan PTN-BH adalah mencari solusi permasalahan pendaftaran
“PTN-BH sudah mencari solusinya ya, itu memang perlu dikembangkan, dan tentunya mahasiswa tidak mungkin tidak ikut serta dan pemerintah juga harus ikut, menurut saya solusinya ya , untuk menunjukkan ini.”
“Seharusnya menjadi beban pemerintah sesuai kemampuannya, beban mahasiswa sesuai kemampuannya, dan beban universitas melalui badan usaha yang sudah maju untuk menanggung beban tersebut,” jelasnya, Rabu, seperti dilansir. Wakil Presiden YouTube Republik Indonesia.
Ia berpendapat, biaya UKT tidak boleh dibayar penuh oleh mahasiswa.
Pasalnya, tidak semua siswa berasal dari keluarga mampu secara finansial.
“Makanya tidak semua mahasiswa, konsekuensinya sama seperti sekarang kan, karena tidak semua mahasiswa mampu. Nah, mungkin itu solusi yang perlu dilakukan,” ujarnya.
Ma’ruf Amin mengatakan, masing-masing pihak, yakni kampus, mahasiswa, dan pemerintah harus bertanggung jawab sesuai kemampuannya.
“Dan perguruan tinggi juga dilindungi agar dapat mengembangkan usahanya sebagai badan hukum, sehingga perguruan tinggi PTN-BH tidak hanya mempunyai kebebasan, dapat melakukan ini dan itu karena badan hukumnya, tetapi tidak mempunyai tanggung jawab tersebut. . ., itu juga tidak adil).
“Pemerintah tidak bisa lepas dari tanggung jawab, pemerintah harus bertanggung jawab, karena itu bagian dari tanggung jawab pemerintah. Siswa juga bergantung pada kemampuannya, namun bukan tanpa beban. Itu sangat berharga. Nah, kalau proporsi ini. dibangun, kita kira bisa memilikinya,” kata Ma’ruf. Aliansi BEM UNS menggelar aksi massa di depan gedung rektor meminta Rektor Universitas Sebelas Maret atau UNS membubarkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Golongan 9 dan menaikkan Biaya Pengembangan Instansi (IPI) pada Senin (13/05). (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin) Anies Baswedan
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, negara harus segera memutuskan siapa yang harus membayar biaya UKT.
“Kalau biaya (yang ditanggung) keluarga lebih besar dari yang ditanggung negara, maka yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi adalah mereka yang kaya,” kata Anies, dikutip WartaKotalive, Senin (20/05/2024). . ). .com
Menurut dia, negara harus memberikan lebih banyak dana atau alokasi anggaran di bidang pendidikan.
Tujuannya untuk mencegah masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk belajar di perguruan tinggi.
“Negara harus mengalokasikan lebih banyak anggaran, harus menanggung biaya yang lebih tinggi, sehingga sebagian besar masyarakat dan keluarga bisa melanjutkan ke universitas,” katanya.
Tak hanya itu, Anies juga melihat betapa masyarakat kelas menengah kerap kesulitan mendapatkan bantuan biaya pendidikan yang lebih tinggi.
Kelas menengah berada di antara garis kemiskinan, meski tidak bisa dianggap kaya.
“Susahnya bagi siswa kelas menengah, kalau dibilang miskin, tidak miskin, kalau dikatakan sejahtera, keluarganya tidak berkecukupan,” kata Anies.
Menurut Anies, akses terhadap pendidikan tinggi harus diberikan secara adil kepada masyarakat.
Namun, lanjutnya, pendidikan merupakan penghubung untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi.
“Mereka yang mengenyam pendidikan tinggi mempunyai kesempatan kerja lebih banyak, kesempatan sejahtera lebih besar, sehingga harus ada alokasi pendidikan tinggi yang lebih besar, agar kita tidak terjerumus ke dalam situasi yang sama seperti sekarang,” tuturnya.
Artikel ini sebagian tayang di WartaKotalive.com dengan judul: UKT Mahasiswa Mahal di PTN, Anies: Negara Harus Alokasikan Anggaran Lebih Banyak.
(Tribunnews.com/Deni/Igman)(WartaKotalive.com/Yolanda)