TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nyatakan dukungannya terhadap Presiden terpilih dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Koalisi Prabowo-Gibran semakin meluas akibat bergabungnya kedua partai tersebut.
Sebelum kedua parpol itu bergabung Aliansi Prabowo-Gibran sudah mencakup Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima.
Partai NasDem memilih mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Penegasan tersebut disampaikan Surya Paloh usai mengunjungi rumah Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara IV, Kota Kebayoran. Jakarta Selatan Pada Kamis sore (25/4/2024)
“Hari ini NasDem kembali menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran,” kata Surya Paloh dalam konferensi pers bersama dengan Prabowo.
Surya Paloh menjelaskan kontes demokrasi Pilpres 2024 telah usai.
Ia mengatakan, tantangan bangsa dan negara semakin berat.
Untuk itu, Surya Paloh mengatakan, kini dibutuhkan elite nasional untuk membangun Indonesia.
Itu sebabnya NasDem memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Proses demokrasi terus mengalami pasang surut. Kami ingin mengakhiri masalah pemilu. Pada saat yang sama, jelas bahwa dinamika dan tantangan global tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa orang-orang hebat adalah golongan atas Kita punya modalnya,” ujarnya.
Senada dengan NasDem, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan partainya akan mendukung pemerintahan selanjutnya. Partai ini dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Cak Imin, pernyataan kesiapan PKB kembali bekerja sama dengan Gerindra sudah jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi.
Diketahui, pada Rabu (24/4/2024) Chak Imin menerima kunjungan Presiden Terpilih RI 2024, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subian dewasa
“Saya kira pertanyaan mengenai pertemuan kemarin (dengan Prabowo) tidak perlu dijawab. Karena sudah jelas Hal itu sudah jelas terlihat. Dan masih ditanya lagi Namanya ragu-ragu,” kata Kak Imin dari PKB di kantor DPP Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024) malam.
“Sudah jelas, sudah jelas,” tambahnya. Bentuklah kementerian baru
Pengamat politik Emrus Sihombing menilai kabinet Prabowo-Gibran gemuk. Apalagi setelah Partai NasDem dan PKB bergabung.
Emrus mengatakan, tidak mungkin dibentuk kementerian baru yang melayani kepentingan fraksi yang berbeda. yang mendukung Prabowo-Gibran
“Kabinet Prabowo akan gemuk. Tidak menutup kemungkinan akan ada kementerian baru yang melayani kepentingan politik di tingkat menteri atau menteri,” kata Emras saat dihubungi. Tribunnews.com Pada Jumat (26/4/2024)
Adapun pemerintahan koalisi pendukung Prabowo-Gibran, Emras mengatakan Gerindra pasti mendapat kursi menteri. Setelah itu Partai Demokrat, Golkar, Garuda, PBB, Nasdem dan PKB
Namun, Emrus ragu meski ada kementerian baru yang dibentuk. Menurutnya, akan ada logika politik dan narasi pembangunan.
“Tapi alasannya adalah harus melakukan ini Karena pembangunan Indonesia sangat kompleks. Oleh karena itu perlu…’ Ini karena alasan politik,” jelasnya.
Namun, Emrus mengatakan dalam konteks koalisi umum, koalisi Gerindra dan partai lainnya tidak hanya menawarkan jabatan menteri. Namun mereka juga menawarkan posisi menteri atau politik.
“Bisa dalam bentuk proyek dan keputusan. Atau bisa juga dalam bentuk undang-undang. Karena pada akhirnya Parpol-parpol ini juga punya kelompok kepentingan atau interest group,” kata Emrus.
Kelompok kepentingan yang dimaksud Emrus seringkali direpresentasikan sebagai wirausaha.
“Mungkinkah memperjuangkan kepentingan pengusaha yang dibiayai oleh kelompok kepentingan,” ujarnya.
Sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden muda terpilih berusia di bawah 40 tahun menjadi tonggak sejarah baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia.
Pembentukan Kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Prabowo. Subian sudah dewasa sepenuhnya.
Meski demikian, persoalan generasi muda yang mengisi jabatan pegawai negeri di kabinet Prabowo-Gibran masih ada.
Setelah itu, muncul daftar kabinet yang berisi menteri-menteri muda yang menduduki jabatan menteri.
Nomenklatur ini digunakan pada kabinet pemerintahan Presiden Sukarno dan Soeharto.
Dalam sejarah pemerintahan Indonesia Ada menteri muda seperti Sjafruddin Prawiranegara. yang merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia ke-5
Pada usia 35 tahun, ia menjabat sebagai bendahara negara.
Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada tiga kabinet: Kabinet Sjahrir (1946-1947), Kabinet RIS (1949-1950), dan Kabinet Natsir (1950-1951).
Yusak Farshan, pengamat politik Chitra Institute menilai, Presiden terpilih Prabowo Subianto Tampaknya mengakui rival politik yang kalah di Pilpres 2024.
Alhasil, sikap koalisi pro-Prabowo-Gibran semakin gemuk.
“Tentu saja pihak yang kalah harus mendapat ganti rugi. Kalau parpol digabungkan otomatis mewarnai Kabinet,” kata Yusak di surat kabar Tribun, Kamis (25/4/2024).
Soal pidato soal menteri muda, sebenarnya sudah ada di masa Presiden Jokowi. Telah ditunjuk seorang wakil menteri yang sudah cukup efektif dalam mendukung pemerintah.
Yusak menilai, penetapan menteri muda sebaiknya hanya digunakan untuk memisahkan kekuasaan.
Hal ini harus ditekankan karena pejabat pemerintah harus dikaitkan dengan upaya penanganan permasalahan dan kerja kementerian tertentu.
“Pengalaman kami di masa lalu, jabatan menteri muda seringkali dijadikan batu loncatan untuk menjadi menteri. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan beban kerja,” tegas Yusak.
Tugas pemerintahan Prabowo-Gibran memang tidak mudah. Sebab, anatomi berbagai kementerian dan lembaga harus dibedah.
Untuk memenuhi mandat reformasi Pemerintah harus secara efektif mendukung rasionalisasi birokrasi.
“Jangan sampai jabatan menteri muda berpotensi menambah beban pejabat dan juga anggaran. Saya kira yang terbaik dan benar adalah memiliki wakil menteri,” jelasnya.
Mendukung generasi baru partai politik atau pakar yang menduduki posisi di Kabinet. Oleh karena itu, tidak perlu menambah nomenklatur baru.
Yusak menegaskan, menteri muda yang menduduki jabatan menteri di kementerian akan menambah biaya anggaran yang signifikan.
Di sinilah pentingnya pergantian pemerintahan untuk meneruskan semangat Presiden Jokowi. Mempermudah birokrasi di berbagai kementerian/lembaga
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pamulang mengatakan: Sulitnya meningkatkan efisiensi teknokrat di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Mengingat terlalu banyak dukungan di baliknya.
Hanya pemerintahan Presiden Bj Habibie yang pernah menggunakan komposisi sirkular profesional. Namun seringkali didominasi oleh orang-orang dari partai politik.
“Saya kira ini akan sulit karena posisi koalisi sangat kuat meskipun presiden terlihat mempunyai kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat menteri. Namun realitas politiknya adalah presiden seringkali disandera oleh partai politik. Dukung mereka,” ujarnya.