TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setidaknya enam partai politik (parpol) yang memiliki wakil di DPR hasil Pemilu Legislatif 2024 akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Enam parpol yang ada di parlemen terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, dan PKS.
Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju merupakan empat parpol di parlemen yang sebelumnya mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Sedangkan Nasdem dan PKB tergabung dalam Koalisi Perubahan dengan PKS pendukung Anies-Muhaimin.
Bagaimana dengan PKS dan PDIP?
Selama ini PKS dan PDIP berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran di DPR RI.
PDIP memberi isyarat tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran selama PKS “ditolak” oleh anggota Koalisi Maju Indonesia.
Meski belum ada keputusan akhir dari PDIP dan PKS, mereka akan menjadi oposisi di DPR.
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran
Jika ada enam parpol kecuali PDIP dan PKS, maka setidaknya pemerintahan Prabowo-Gibran akan menguasai sekitar 70 persen kursi DPR RI.
Kondisi ini akan menciptakan koalisi gemuk bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan.
Dan tentunya akan mempengaruhi pembagian kursi menteri di kabinet pemerintahan.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai nomenklatur menteri di era Prabowo-Gibran bisa lebih tinggi dibandingkan era Presiden Jokowi.
Hal ini tentu saja tidak lepas dari banyaknya jumlah anggota koalisi Prabowo dan keinginannya untuk merangkul semua partai.
“Kalau ditambah 20 atau 24 (menteri partai) lalu dibandingkan 34 (jumlah menteri), kesannya proporsinya besar,” kata Hanta, dikutip Warta Kota, Kamis (5/2/2024).
“Oleh karena itu, ada potensi penambahan nomor nomenklatur menteri. “Yah, bisa 34, bisa 40, bahkan lebih,” ujarnya.
Hanta juga menyebut kabinet yang gemuk berpotensi membuat fungsi pemerintahan menjadi kurang efektif.
Menurut dia, semakin banyak menteri berpotensi membuat Prabowo kurang leluasa menjadi presiden karena banyak tumpang tindih antar kementerian.
“Koalisinya sudah gemuk, tapi nomenklatur atau komposisi menterinya juga gemuk.
Didominasi Menteri dari Partai Politik
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai mayoritas menteri di Kabinet Prabowo-Gibran berasal dari partai pengusung.
Menurut dia, 55 persen menteri berasal dari partai dan sisanya merupakan tokoh yang terlatih secara profesional.
“Sepertinya komposisi Kabinet Prabowo-Gibran akan diisi banyak partai politik. Kemungkinan komposisinya 55 persen parpol dan 45 persen profesional,” ujarnya kepada Tribunnews.com, Rabu (1/5/2024).
Ujang menilai, masih banyak menteri dari unsur partisan sebagai cara mengakomodir Prabowo-Gibran ke partai politik pengusungnya di Pilpres 2024.
Oleh karena itu, lanjutnya, hal ini akan mengurangi komposisi menteri yang memiliki pelatihan profesional.
Bahkan, Ujang menyebut 60 persen menteri di Kabinet Prabowo-Gibran bisa saja berasal dari kader pendukung partai.
“Ini konsekuensi dari koalisi besar atau koalisi gemuk yang dibangun oleh Prabowo-Gibran ya. Katakanlah itu menandakan dukungan partai politik yang besar dan banyak, sehingga harus menampung banyak menteri dari partai tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, Ujang tidak terlalu mempermasalahkan apakah menteri yang dilantik Prabowo-Gibran merupakan kader partai atau memiliki pelatihan profesional.
Yang terpenting, kata dia, menteri-menteri terpilih punya kemampuan bekerja dan punya integritas.
“Yang jelas, baik (menteri) dari partai politik maupun profesional mencari orang-orang yang unggul, mampu bekerja dan ahli, mampu menerjemahkan visi misi dan mampu menerjemahkan program-program pelaksanaannya di kementerian. ” dia berkata. dia berkata.
Nah, saat ditanya posisi menteri mana yang sebaiknya diisi oleh profesional, Ujang menjawab Kementerian Keuangan
Ada 11 partai politik
Selain 6 parpol yang memiliki kursi di DPR. Partai politik non-parlemen atau parpol yang tidak memiliki kursi di DPR namun mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 juga akan mendapat kursi menteri atau wakil menteri.
Ada partai politik di luar parlemen, seperti PSI, Partai Gelora, PBB, dan Partai Garuda.
Oleh karena itu, menteri pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran diperkirakan akan diisi oleh 11 partai politik.
“Koalisi pemerintahan Pak Prabowo kemungkinan besar terdiri dari 11 partai politik,” kata Pengamat Politik Lingkaran Sipil Indonesia Ray Rangkuti, Senin (29/4/2024).
26 kursi menteri diisi oleh partai politik
Menurut Ray, jika ada 11 parpol pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, maka minimal ada 26 kursi menteri bagi parpol dari total 34 kursi menteri.
Artinya, hanya tersisa 8 kursi untuk kelompok non-partisan atau profesional.
Sedangkan untuk kuota menteri, menurut Ray, Partai Golkar bisa mendapat 5 kursi menteri, Gerindra 5 kursi, Demokrat, PAN, dan calon menteri Jokowi masing-masing 3 kursi.
Kemudian PSI, PBB, NasDem, PKS, dan PPP masing-masing mendapat 1 kursi menteri.
Namun ada kemungkinan PKB mendapat 2 kursi menteri.
“Total 26 kursi, hanya tersisa 8 kursi yang kemungkinan diisi oleh non-parpol,” jelasnya.
Sumber: Tribunnews.com/Warta Kota/Tribun Solo