Laporan wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan program untuk menyelesaikan permasalahan kepemilikan rumah (cadangan) di Indonesia. Saat ini terdapat 9,9 juta rekening yang perlu diproses.
“Dia (Jokowi) bilang gajinya 9,9 juta, ini harusnya ditangani pemerintah, harusnya dia bertahan,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jumat, (7/6/2024).
Menurut Moeldoko, Proyek Fasilitas Pembiayaan (FLPP) dari pemerintah melalui Kementerian PUPR tidak berjalan dengan baik. Hanya sedikit atau sedikit karyawan yang menggunakan program ini.
FLPP membantu fasilitas kredit perumahan bagi MBR (kelompok berpendapatan rendah).
Pendekatan FLPP kemarin dengan pembiayaan 5 persen menghasilkan pertumbuhan penduduk yang rendah, hingga 300 ribu per tahun, ujarnya.
Dengan jumlah pengguna FLPP yang hanya 300 ribu per tahun, akan sulit menyelesaikan permasalahan kepemilikan rumah yang mencapai 9,9 juta per tahun. Makanya proyek Bapertarum untuk ASN juga diperluas ke Tapera yang ditujukan untuk pekerja swasta.
“Akan sulit memilah apa yang ada di belakang, banyak punggung yang ditangkap sekaligus, sehingga perlu proyek baru. Proyek ASN itu Bapertarum tapi melihat ini cerita yang lebih luas, kata Tapera,” ujarnya. .
Jadi, menurut Moeldoko, saat ini bukan persoalan apakah proyek Tapera harus dibatalkan atau tidak. Namun dengarkan pendapat berbagai kelompok mengenai pelaksanaan program.
“Persoalannya bukan ditunda atau tidak, tapi yang penting adalah mendengarkan kebutuhan berbagai kelompok agar undang-undang menteri ke depan lebih baik,” ujarnya.