Laporan reporter Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kerusuhan internal yang melibatkan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakri di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) kemungkinan besar akan berdampak pada investasi asing di Tanah Air.
Nilel Huda, Kepala Bidang Ekonomi Pusat Kajian Ekonomi dan Hukum (Selios), mengatakan kisruhnya dualisme kepemimpinan sebenarnya terkait dengan dukungan salah satu pasangan calon (Paslon) pada Pilpres lalu.
“Kalau kita lihat sebenarnya sangat berkaitan dengan persoalan dukungan salah satu paslon, kita tahu Arsjad Rasijd sebagai tim kampanye dari salah satu kubu paslon, lalu ada Anindya. Kubu paslon pemenang, kata Nailul kepada wartawan. , dikutip Selasa (17/9/2024).
Ia mengatakan, jabatan Ketua Kadiam sangat bergengsi. Sejumlah mantan Ketua Kadin akhirnya menjadi menteri dan ada juga yang menjadi duta besar.
“Kita tahu banyak mantan sesepuh Kadin yang juga menjadi menteri dan duta besar. Jadi ini jabatan yang sangat bergengsi,” kata Nailul.
Kemudian, kata dia, gejolak internal di Kadin juga akan berdampak pada investor.
Investor menilai ada masalah pada Cadin sehingga mereka melihatnya sebagai faktor non-positif.
“Investor akan wait and see apakah Cadin akan maju ke depannya,” kata Nailul.
Seperti diketahui, Anindya Bakri terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).
Anindya menyatakan, pengangkatannya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia adalah sah.
Munaslub dimaksud merupakan inisiatif organisasi dan asosiasi industri daerah atau anggota luar biasa.
Anindya mengatakan, Munaslab seluruhnya diselenggarakan oleh pengurus daerah Kadin dan Asosiasi Luar Biasa (ALB) yang juga berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.
“Jadi mereka buat kuorum, panitia untuk menentukan jalannya sidang, dan hasilnya sesuai AD/ART. Kemarin sudah dilaksanakan, bahkan di banyak media live yang bisa dilihat. Kalian,” kata Anindya usai sidang. lokakarya yang dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Suprathman Andy Agtas dan Ketua MPR Bambang Susatio alias Bamsot pada Minggu (15-9-2024).
Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid menilai munas yang mengangkat Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 adalah tindakan ilegal.
Munaslub dinilai ilegal karena melanggar konstitusi dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
Dia melaporkan konferensi nasional Kadin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Peristiwa Munaslub ilegal ini akan kami laporkan,” kata Arsjad di Hotel JS Luansah Jakarta, Minggu (15/2024).
Selain itu, Arsjad menanyakan status Keputusan Presiden (Keppress) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri.
Sebagai Ketua Cadin, ia berpedoman pada Keputusan Presiden.
“Kita harus berdiri dalam konteks hukum UU Kadin Indonesia,” ujarnya.
Usai menunjuk Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Munas, Arszad mendesak pemerintah turun tangan menyelesaikan kisruh organisasinya.
Menurut Arsjad, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah.
Makanya kami ingin pemerintah turun tangan menyelesaikannya. Karena kami bagian dari mitra strategis pemerintah dan bagian pengawasannya ada di undang-undang, kata Arsjad.